Kakankemenag Tasikmalaya: Pemimpin Harus Berwawasan dan Komunikatif

Tasikmalaya, bimasislam— Tidaklah mudah mengelola anggaran di daerah. Keterbatasan SDM, minimnya sarana dan infrastruktur, adalah alasan yang sering mengemuka di beberapa daerah. Akibatnya, berbagai kendala tak jarang menghambat terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Karena alasan itulah, sosok pemimpin yang mau turun dan peduli serta memahami kondisi menjadi sebuah keharusan.
 
Adalah Agus Abdul Kholik, Kepala Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menuturkan pengalamannya saat memimpin jajaran di Kota Santri ini. Meniti karir sebagai Kepala KUA, ia banyak belajar banyak tentang pentingnya kepedulian pemimpin atas apa yang terjadi di lapangan. Ia mencontohkan, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketidaktahuan pimpinan atas kondisi anggaran. Akibatnya, ketika ada kendala, sulit untuk mengambil langkah-langkah solutif.
 
“Saya ini pernah menjadi Kasubag TU. Di situ saya belajar banyak tentang tugas-tugas perencana, bendahara dan lainnya. Sehingga saya paham, bagaimana permasalahan yang mereka hadapi. Saya juga harus paham peta anggaran. Ini menjadi langkah penting dalam kepemimpinan,” tuturnya saat memberi arahan dalam kegiatan Sosialisasi Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Kamis (18/8) di Tasikmalaya.
 
Baginya, tak harus ada rasa gengsi belajar apapun, meski harus bertanya kepada staf. Sebaliknya, selain wawasan, komunikasi akan mendekatkan hubungan antar unit sekaligus memecah kendala-kendala yang dihadapi. Walhasil, staf dan pelaksana lainnya akan merasa nyaman saat melaksanakan tugas dan percaya diri mengambil langkah-langkah strategis.
 
Agus berbagi pengalamnnya di hadapan kondisi anggaran yang terbatas. Kunci pertama adalah penyusunan anggaran berbasis prioritas. Penyusunan anggaran harus terintegrasi, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Langkah selanjutnya, pengelolaan anggaran harus diawasi agar benar-benar direalisasikan sesuai dengan TOR yang telah disusun.
 
Selain komunikasi, Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Kuningan ini juga menerapkan early warning sistem penyusunan SPJ. Berkaca pada pengalamannya saat menghadapi audit, ia pun membentum tim yang akan memonitor dan mengkaji SPJ sebelum diserahkan kepada auditor. Hal ini bertujuan agar SPJ benar-benar akuntabel dan tidak terjadi penyimpangan.
 
“Kami menerapkan pengawasan dini. Semua unit harus berpartisipasi mengawasi dan mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jika ada satu unit yang melakukan kesalahan, yang lain harus berani menegur. Saya kira ini sedang kami bangun di Tasikmalaya,” tuturnya dengan penuh semangat.
 
KUA Terdepan Melayani
 
Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap penerapan PNBP NR di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai ujung tombak pelayanan, KUA menjadi rujukan pertama bagi pencitraan Kementerian Agama. Jika kualitas pelayanan KUA rendah, maka hal itu berpengaruh terhadap citra Kementerian Agama secara menyeluruh. Menyikapi hal tersebut, Kang Agus yang juga pimpinan Pesantren Cijantung, Ciamis, memiliki strategi tersendiri.
 
“Kami pastikan pelayanan KUA telah sesuai SOP. Ini langkah pertama. Lalu, jangan ada pungutan di luar ketentuan. Ini selalu kami pantau. Intinya, pastikan tidak ada pelanggaran pencatatan nikah, itu akan mengangkat citra kita,” ujarnya.
 
Ia mengakui, tidak mudah memberikan edukasi kepada seluruh aparatur KUA untuk menerapkan regulasi PNBP NR ini. Di samping kendala teknis, sosialisasi kepada msyarakat juga terkendala. Menyikapi kendala ini, pihaknya menggandeng tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk ikut mensosialisasikan ketetuan ini. Kini, perlahan tapi pasti KUA di wilayahnya telah menerapkan ZI, khususnya dalam hal biaya nikah.
 
“Intinya semua pihak harus paham regulasi dan konsisten menerapkannya. Saya kira ini kunci utama pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (kangjeje/foto:bimasislam)