Jakarta, bimasislam— Direktur Pemberdayaan Zakat Tarmizi Tohor mengatakan bahwa dalam tahun 2016 Kementerian Agama telah menerbitkan izin 16 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional. Pemberian izin pembentukan LAZ diproses sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Tarmizi menyebut 16 LAZ skala nasional yang surat keputusan penetapannya ditanda-tangani oleh Menteri Agama ialah: (1) LAZ Rumah Zakat, (2) LAZ Nurul Hayat, (3) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, (4) LAZ Baitul Maal Hidayatullah, (5) LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq, (6) LAZ Yayasan Yatim Mandiri, (7) LAZ Yayasan Dompet Dhuafa, (8) LAZ Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, (9) LAZ Yayasan Daarut Tauhid, (10) LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, (12) LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah, (13) LAZ Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (14) LAZIS Muhammadiyah, (16) LAZ Yayasan Global Zakat, dan (16) LAZ Persatuan Islam.
Di samping itu – lanjut Tarmizi – Kementerian Agama pada tahun 2016 juga menerbitkan izin 7 LAZ skala provinsi yang ditetapkan dengan SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu: (1) LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat di Jawa Tengah, (2) LAZ Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktivis Masjid di Jawa Tengah, (3) LAZ Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas di Nusa Tenggara Barat, (4) LAZ Yayasan Dana Peduli Ummat di Kalimantan Timur, (5) LAZ Yayasan Dompet Sosial Madani di Bali, (6) LAZ Yayasan Sinergi Foundation di Jawa Barat, dan (7) LAZ Yayasan Harapan Dhuafa di Banten.
Izin LAZ diberikan dengan masa berlaku 5 tahun serta dapat diperpanjang. Pemberian izin Lembaga Amil Zakat diproses setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Tarmizi menghimbau kepada ormas Islam, yayasan dan perkumpulan yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar mengurus legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat. Ia juga mengajak umat Islam agar menunaikan zakat melalui lembaga yang resmi baik BAZNAS maupun LAZ.
Menurut Tarmizi, keputusan Menteri Agama tentang pengukuhan LAZ berdasar Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada saat ini sudah tidak berlaku lagi setelah masa peralihan undang-undang pengelolaan zakat tahun 2011.
(mfns/bimas-islam)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Kemenag Ingatkan Peran Strategis Masjid sebagai Pemersatu Umat
Surabaya, Bimas Islam — Kementerian Agama mengingatkan pentingnya mengoptimalkan peran masjid sebagai pemersatu umat sekaligus pusat dakwah, pendidikan, dan…
