Kemenag Petakan Potensi Papagarang, Siapkan Kolaborasi Zakat-Wakaf dan KKN Tematik

Manggarai Barat, Bimas Islam — Kementerian Agama melakukan asesmen potensi dan pemetaan masalah masyarakat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu, 9 Agustus 2026. Asesmen menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sektor zakat, wakaf, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan, hasil asesmen akan digunakan untuk menyusun profil keluarga dan memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih terukur. Langkah ini diperlukan agar program pemberdayaan tidak diberikan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga.

“Potensi yang dimiliki masyarakat Papagarang harus menjadi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya dipandang sebagai kekayaan wilayah. Zakat dan wakaf harus diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan yang memperkuat kemandirian masyarakat,” ujar Waryono saat dihubungi pada Selasa (11/8/2026).

Papagarang memiliki luas sekitar 6,73 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1.626 jiwa. Sekitar 99,7 persen penduduknya beragama Islam. Kondisi geografis kepulauan membuat mobilitas dan pelayanan dasar masyarakat sangat dipengaruhi transportasi laut, cuaca, dan gelombang.

Kemenag akan menggunakan hasil pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi serta menghubungkannya dengan program zakat dan wakaf. Data keluarga juga akan menjadi dasar koordinasi dengan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyalurkan zakat pada program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi.

Program yang disiapkan mencakup bantuan modal usaha bagi nelayan dan kelompok usaha produktif, beasiswa bagi anak keluarga fakir dan miskin, dukungan kesehatan dan pangan, serta penguatan sanitasi. Kemenag juga akan memetakan aset dan potensi wakaf yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

“Pendekatan pemberdayaan harus dimulai dengan profiling keluarga secara akurat. Dari sana kita bisa mengetahui siapa yang membutuhkan perlindungan, siapa yang bisa diberdayakan, dan potensi apa yang dapat dikembangkan,” kata Waryono.

Asesmen menunjukkan masih terdapat tantangan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Data yang dihimpun mencatat 472 orang tidak atau belum pernah sekolah, 248 orang tidak tamat SD, 630 orang tamat SD, 130 orang tamat SLTP, dan 124 orang tamat SLTA.

Pada kelompok balita, terdapat sekitar 170 anak dengan 34 balita tercatat dalam indikator stunting yang dilaporkan. Sementara itu, dari 44 ibu hamil, sebanyak 41 orang atau sekitar 93,18 persen tercatat mengonsumsi sedikitnya 90 tablet tambah darah.

Kemenag akan mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam pemetaan program pemberdayaan. Persoalan pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, dan ekonomi keluarga akan ditempatkan sebagai bagian dari satu rangkaian intervensi sehingga bantuan zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat.

Untuk memperkuat pendampingan di lapangan, Kemenag menyiapkan kolaborasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program KKN Tematik. Mahasiswa dan dosen pembimbing akan dilibatkan dalam pemutakhiran data keluarga, pendampingan kelompok usaha, edukasi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), literasi zakat dan wakaf, serta pemetaan potensi ekonomi lokal.

KKN Tematik juga diarahkan untuk membantu pemerintah desa mengembangkan bank sampah, mengelola sampah rumah tangga, mendokumentasikan potensi lokal, dan mengembangkan produk masyarakat. Pendampingan dapat dilakukan bersama pemerintah desa, KUA, kelompok nelayan, BAZNAS, LAZ, dan lembaga terkait.

Dengan pola tersebut, KKN Tematik tidak hanya menjadi kegiatan akademik mahasiswa, tetapi menjadi bagian dari pendampingan program pemberdayaan masyarakat yang telah dipetakan Kemenag.

Papagarang juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain perikanan, budidaya laut, mangrove, ekowisata, homestay, kuliner lokal, snorkeling, memancing tradisional, dan trekking. Kemenag akan mengarahkan pemanfaatan zakat produktif dan wakaf produktif untuk mendukung kelompok masyarakat yang memiliki potensi usaha sekaligus membutuhkan peningkatan kapasitas.

“Kita ingin masyarakat menjadi subjek pembangunan dan penerima manfaat utama dari potensi yang mereka miliki. Kita ingin membangun ekosistem pemberdayaan, bukan sekadar menghadirkan proyek,” ujar Waryono.

Selain dengan BAZNAS, LAZ, dan UIN Sunan Kalijaga, Kemenag akan mengembangkan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut diperlukan untuk memastikan keluarga miskin dan rentan yang ditemukan dalam asesmen dapat terhubung dengan skema perlindungan sosial pemerintah.

Kemenag juga membuka ruang kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) untuk penguatan kapasitas masyarakat, inovasi ekonomi sirkular, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan model pemberdayaan yang dapat diterapkan di wilayah kepulauan lainnya.

Dari seluruh rangkaian tersebut, Kemenag menyiapkan model pemberdayaan “Papagarang Berdaya: Zakat, Wakaf, Blue Economy, dan Sustainable Island Development”. Tahap awal difokuskan pada profiling seluruh keluarga, penguatan air bersih dan sanitasi, penanganan stunting, beasiswa, pemberdayaan nelayan, pengelolaan sampah, rehabilitasi mangrove, pengembangan ekowisata, energi terbarukan, dan wakaf produktif.

“ Kita ingin Papagarang tidak hanya memiliki potensi, tetapi masyarakatnya benar-benar berdaya, mandiri, dan mampu mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Waryono.

Yani/Mr