Jakarta, Bimas Islam— Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen merawat harmoni dan toleransi antarumat beragama melalui penguatan layanan keagamaan yang selaras dengan Program Prioritas (Protas) Menteri Agama. Penegasan ini disampaikan Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, dalam Diskusi Tematik Bakohumas Kementerian Agama bertajuk Peran Kemenag dalam Merawat Harmoni dan Pembangunan Ekonomi Umat yang berlangsung di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Abu menuturkan bahwa harmoni tidak mungkin tercipta tanpa upaya yang berkelanjutan. Menurutnya, keharmonisan merupakan hasil kerja sistematis yang mencakup layanan keagamaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, dan literasi toleransi hingga tingkat akar rumput.
“Kerukunan, cinta kemanusiaan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit, tetapi harus terus kita ikhtiarkan dan rawat agar betul-betul terwujud,” ujarnya.
Ia menjelaskan, layanan Kemenag bukan hanya terbatas pada pencatatan nikah atau manajemen rumah ibadah. Melalui lebih dari 30 jenis layanan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kemenag juga melaksanakan fungsi strategis, seperti ikrar wakaf, pemberdayaan ekonomi umat, hingga layanan halal. Dalam konteks kerukunan, KUA berperan sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan sementara, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fasilitas ibadah.
Selain layanan keagamaan, Kemenag terus memperkuat relasi sosial-keagamaan melalui Program Moderasi Beragama yang telah berjalan hampir satu dekade. Program ini menekankan empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Abu mengungkapkan, pemahaman moderat telah menjadi arus utama praktik keagamaan di Indonesia.
“Para penyuluh dan para penghulu di KUA bersinergi dengan Polri dan TNI sebagai mata dan telinga pemerintah untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Abu memaparkan pentingnya Early Warning System (EWS) yang dijalankan melalui penyuluh agama, penghulu, serta jejaring komunitas lokal. Sistem ini memungkinkan pemerintah mendeteksi gejala awal ketegangan sosial, termasuk isu rumah ibadah, perbedaan pandangan keagamaan, maupun dinamika antarumat beragama. Dengan deteksi dini, proses mediasi dapat segera dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.
Kemenag juga memperkuat ekosistem lembaga keagamaan agar semakin sehat dan produktif. Abu menyebut masjid, musala, ormas Islam, dan majelis taklim sebagai modal sosial yang berperan penting dalam menjaga keteduhan sosial. Menurutnya, kontribusi lembaga tersebut telah melampaui fungsi ritual, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Rangkaian agenda nasional The Wonder of Harmony yang berlangsung sepanjang November hingga Desember menjadi wujud nyata kampanye Kemenag dalam merawat harmoni. Mulai dari kegiatan lintas agama di ruang publik, car free day tematik, hingga Ngaji Budaya di berbagai daerah, seluruh kegiatan itu dirancang untuk memperluas ruang perjumpaan antarwarga dan memperkuat kohesi sosial.
“Toleransi dan harmoni adalah modal pembangunan yang tidak bisa disetarakan dengan apa pun. Jauh lebih indah jika kita dapat merawatnya bersama,” tutupnya.
Menutup paparannya, Abu mengajak insan humas di kementerian dan lembaga untuk terus menguatkan narasi positif mengenai kerukunan. Ia mengungkapkan, tanpa ruang yang aman dan damai, agenda pembangunan berisiko terhambat oleh potensi konflik.
Karena itu, ia menekankan bahwa menjaga harmoni bukan hanya tugas Kemenag, tetapi tanggung jawab seluruh lembaga dan warga negara. Merawat harmoni, katanya, bukan slogan, melainkan kerja nyata yang terus diperkuat melalui kebijakan, program, kolaborasi lintas agama, dan kehadiran aktif di tengah masyarakat.
Fn/Mr
