Jakarta, Bimas Islam — Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama, Ali Ramdhani, mengungkapkan pentingnya validitas dan reliabilitas dalam mengukur indikator konflik sosial berdimensi keagamaan. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Teknis Implementasi Early Warning System (EWS) pada KUA bagi Manajemen Tingkat Provinsi di Jakarta.
Menurut Ali, angka statistik tidak cukup untuk memahami potensi konflik. Cara membaca data justru menjadi penentu benar atau tidaknya penilaian. “Membaca gejala masalah itu menjadi penting, membaca gejala masalah sebelum menjadi masalah. Tetapi jangan terjebak di membaca gejala masalah,” ujarnya.
Ali menjelaskan, indikator awal (symptom) harus dibedakan dari masalah utama agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Karena itu, pemilihan alat ukur menjadi hal krusial, mulai dari jenis skala data, margin of error, hingga penentuan kapan fluktuasi dianggap darurat.
“Early warning system sebetulnya adalah mengukur kalau errornya terlalu jauh,” jelasnya.
Ali menekankan, EWS bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan juga bagaimana data itu diinterpretasikan. Jika indikator tidak valid atau tidak andal, kebijakan yang lahir bisa berlebihan (overreaction) atau justru terlambat menghadapi bahaya nyata.
Ia mencontohkan fenomena pergeseran demografi dan penurunan angka perkawinan. Menurutnya, turunnya jumlah perkawinan tidak otomatis berarti meningkatnya kesadaran agama. Faktor lain seperti perubahan struktur demografi atau pernikahan kedua yang tetap dihitung satu juga dapat memengaruhi statistik.
Dalam paparannya, Ali juga mengurai perbedaan skala data—nominal, ordinal, interval, dan rasio—serta dampaknya terhadap analisis. Ia mengingatkan, kesalahan umum terjadi ketika semua angka diperlakukan sama.
“Alat ukur yang tidak tepat akan menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat diandalkan,” tegasnya.
Ia menggunakan analogi medis untuk menjelaskan pentingnya ambang tanggap. Seperti halnya pengukuran kolesterol atau gula darah untuk menentukan risiko kesehatan, EWS memerlukan batas yang jelas kapan suatu angka harus memicu intervensi.
Sebagai contoh, Ali menyebut indikator toleransi. Kebiasaan memberi hadiah saat perayaan keagamaan tetangga non-Muslim bisa menjadi salah satu atribut pengukuran. Namun, ia mengingatkan pentingnya konteks. “Di lingkungan tanpa minoritas, tidak memberi hadiah bukan berarti intoleransi,” tuturnya.
Senada dengan itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengungkapkan pentingnya peran strategis KUA dalam menjalankan sistem peringatan dini berbasis data. Menurutnya, KUA perlu terus memperkuat literasi data para penghulu dan penyuluh agama, sekaligus membangun kepekaan sosial di lapangan.
“KUA adalah garda terdepan dalam membaca tanda-tanda potensi konflik di masyarakat, serta kemampuan membaca data tidak boleh berhenti pada angka. Validitas dan reliabilitas indikator itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana KUA mampu menerjemahkan indikator itu menjadi langkah nyata untuk menjaga kerukunan umat,” tegasnya.
Fn/Mr
