Jakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Pelatihan Mediator Bersertifikat. Kegiatan yang berlangsung pada 12–14 November 2026 ini diikuti 30 peserta untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani persoalan masyarakat dan memberikan layanan keagamaan secara profesional.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengatakan, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan bagi ASN agar mampu menjalankan tugas pelayanan secara profesional dan adaptif. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap tugas dan regulasi, tetapi juga kemampuan menghadapi persoalan yang melibatkan berbagai kepentingan.
“ASN harus terus meningkatkan kompetensinya. Pelatihan mediator ini menjadi salah satu langkah Kementerian Agama untuk mengoptimalkan layanan di lingkungan Bimas Islam. Kita ingin aparatur memiliki kemampuan yang semakin baik dalam memahami persoalan dan membantu masyarakat menemukan penyelesaian,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, keterampilan mediasi relevan dengan tugas pelayanan Bimas Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, ASN dapat menghadapi persoalan keluarga, hubungan sosial, hingga perbedaan kepentingan yang membutuhkan pendekatan dialogis. Karena itu, kemampuan berkomunikasi dan memahami akar persoalan menjadi bekal penting bagi aparatur.
Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari berbagai pendekatan penyelesaian sengketa, mulai dari negosiasi hingga mediasi. Materi tersebut mencakup teknik menggali persoalan, mengenali kebutuhan para pihak, dan membangun komunikasi yang konstruktif agar konflik dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, pengantar dan simulasi negosiasi, pengantar mediasi, serta tahapan mediasi. Peserta juga mempelajari perbedaan posisi dan kepentingan, perumusan isu, penyusunan agenda, hingga pengungkapan kepentingan tersembunyi yang melatarbelakangi konflik.
Pada hari kedua, materi berlanjut pada analisis konflik, teknik dan keterampilan mediator, serta simulasi reframing. Peserta juga mempelajari teknik kaukus, mediator trap, praktik mediasi di pengadilan, dan simulasi mediasi multipihak. Rangkaian materi tersebut membekali peserta untuk memahami dinamika konflik dan menjaga proses dialog tetap terarah.
“Pendekatan tersebut penting karena pihak yang berselisih kerap menyampaikan tuntutan atau posisi masing-masing tanpa mengungkap kebutuhan yang sebenarnya. Seorang mediator perlu mampu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, serta membantu para pihak melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Dengan demikian, proses mediasi dapat membuka peluang tercapainya kesepakatan secara sukarela,” jelasnya.
Pada hari ketiga, peserta mengikuti tes akhir (post-test) dan praktik simulasi (role play) yang difasilitasi tim Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tahapan ini menjadi bagian dari evaluasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Evaluasi hasil kegiatan juga dijadwalkan untuk mengukur capaian pelatihan secara menyeluruh.
Pelatihan ini digelar bersama BP4 dengan mengacu pada ketentuan yang relevan, termasuk regulasi Mahkamah Agung tentang mediasi. Sebagai pelatihan bersertifikat, kegiatan ini juga menerapkan standar penilaian peserta. Ketentuan kelulusan disampaikan oleh fasilitator melalui kontrak belajar pada awal kegiatan.
Abu menambahkan, peningkatan kompetensi ASN tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan keagamaan sebagai bagian penting dari transformasi Kementerian Agama.
“Sebanyak 30 peserta ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan fasilitasi penyelesaian konflik sesuai kompetensi serta ketentuan yang berlaku. Pelatihan ini menjadi langkah peningkatan kapasitas ASN agar pelayanan keagamaan tidak hanya menjangkau kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan pendekatan yang dialogis, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” tandasnya.
Anty-Ramdhan/Sigit K
