Kunjungan DPRD Kabupaten Pelalawan Riau Pertanyakan Nasib KUA Pemekaran

Jakarta, bimasislam— Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bidang agama, DPRD Komisi I Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, melakukan kunjungan kerja di Ditjen Bimas Islam dalam bentuk audiensi. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M. Ag, didampingi Direktur Urais dan Binsyar yang diwakili oleh Kasubdit Pemberdayaan KUA,M. Adib Machrus,dan Kasubdit Kepenghuluan,Anwar Sa’adi, serta Kasubag Sistem Informasi, Thobib Al-Asyhar, di Ruang Kerja SesDitjen lantai 6 Gd Kemenag Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta (29/1).
 
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pelalawan, Eka Putra, mengatakan, kunjungannya dan rombongan ke Ditjen Bimas Islam dalam rangka menyampaikan aspirasi bahwa pada tahun 2014 ada dua kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang merupakan hasil pemekaran telah diusulkan untuk dibentuk KUA baru, sehingga pelayanan KUA di kecamatan tersebut tidak lagi menginduk kepada KUA sebelumnya. Kedua Kecamatan itu adalah Kecamatan Bandar sekijang dan KecamatanBandar Patalangan.
 
Menurut Eka, Pemda dan masyarakat sangat mengharapkan hadirnya KUA di dua kecamatan tersebut. Bahkan, sambung Eka, perhatian Pemda terhadap dua calon KUA tersebut cukup tinggi, yakni dengan disediakannya lahan untuk mendirikan KUA dan juga telah menyediakan kendaraan roda empat untuk pelaksanaan tugas penghulu yang ada di kecamatan itu.
 
“Namun kami sedikit kecewa karena KUA tersebut belum juga defenitif sampai sekarang,” keluhnya.
 
Menanggapi aspirasi yang disampaikan Komisi I DPRD Pelalawan, Kasubdit Pemberdayaan KUA Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam M. Adib Machrus mengatakan, pada tahun 2014 ada 452 KUA yang diusulkan Kementerian Agama kepada Kemenpan dan RB untuk diterbitkan SK pembentukan KUA baru, namun hanya 20 KUA yang disetujui.
 
“Dan untuk Provinsi Riau dari 16KUA hanya dua yang disetujui menjadi KUA defenitif, yaitu KUA Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan,” sebut Adib.
 
Adib mengakui tidak tahu pasti standar penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan & RB dalam menyetujui pembentukan KUA baru. Tapi yang jelas, Adib melanjutkan, KUA baru dapat dibentuk apabila memenuhi nilai bobot yang ditetapkan oleh Kemenpan & RB, diantaranya jumlah penduduk, jumlah pelayanan NRdanluas wilayah.
 
Di akhir pertemuan tersebut, Muhammadiyah Amin mengatakan untuk tahun 2015 KUA yang belum terbit SK-nya termasuk dari Kabupaten Pelalawan tetap akan diusulkan kepada Kemenpan & RB untuk diterbitkan SK-nya menjadi KUA defenitif.
 
“Tentu kita juga minta agar bobotnya diperbaiki dan data-data mengenai jumlah penduduk dan jumlah layanan N/R agar selalu diupdate,” demikian Amin.(insanpane/foto:bimasislam)