Menag: Indonesia Harus Jadi Model Penyatuan Kalender Hijriyah

Jakarta, bimasislam— Kementerian Agama sangat serius berupaya melakukan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Terjadinya perbedaan penentuan kalender Hijriyah, khususnya terkait dengan awal Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar tidak terjadi kegaduhan tahunan. Salah satu upaya Menag dalam penyatuan kalender Hijriyah adalah melakukan Focus Discassion Group (FGD) bersama dengan para tokoh hisab rukyat yang berkompeten di kantornya (20/2). FGD ini telah berlangsung dua kali dan akan dilanjutkan pertemuan berikutnya dengan mengundang para pakar lainnya.
 
Dalam sambutannya, Menag menginginkan adanya jalan tengah yang moderat agar dapat diterima oleh seluruh kelompok umat Islam, sehingga jadi model penyatuan kalender hijriyah hingga level dunia.
 
“Selama ini kita mengenal dengan istileh metode hisab dan rukyat dalam penentuan kalender Hijriyah. Saya berharap kita dapat menemukan jalan tengah sebagai cara menyatukan kalender hijriyah agar umat Islam terjalin ukhuwwah yang lebih kuat. Masalahnya adalah jarak penghitungan hisab melalui wujudul hilal dengan metode rukyat dengan imkanur-rukyah sangat pendek, sekitar satu jama, sehingga perlu ada kesepakatan ulang terkait kriteria agar ada titik temu antara metode hisab dan metode rukyah”, tegasnya.
 
Sementara itu pakar hisab rukyat dari UIN Suka Yogyakarta, Prof. Suseknan, memaparkan bahwa upaya penyatuan kriteria hisab dan rukyat masih terbuka. Ada dua pokok yang selama ini menjadi titik kritis perbedaan antara metode hisab dan rukyat, yaitu perbedaan kriteria dan tempat (markaz) observasi bulan. Artinya, masalahnya bukan pada metode hisab dan rukyatnya, namun lebih karena dua hal tersebut. Jika keduanya bisa disepakati, saya yakin masalahnya ini dapat diselesaikan, tandasnya.
 
Senada dengan Suseknan, ahli hisab rukyat yang lain, Cecep Nurwendaya, mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat kita melakukan kajian mendalam dan koordinasi dengan para ahli hisab dan rukyat, khususnya NU dan Muhammadiyah, karena selama beberapa tahun ke depan, posisi hilal dapat dikatakan cukup aman.
 
“Posisi hilal selama pak Menteri Lukman menjabat lima tahun ke depan cukup baik, karena potensi perbedaan sangat kecil. Prediksi hasil hisab kroiterian MABIMS dengan wujudul hilal markaz hisab pos observasi bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, bahwa yang dimungkinkan memiliki potensi berbeda adalah 1 Dzulhijjah tahun 2015, 1 Dzulhijjah 2022, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah tahun 2023, dan 1 Ramadhan tahun 2024. Praktis selama 7 tahun ke depan selama jabatan pak Menteri bulan sangat baik, ujarnya sambil bercanda.
 
Dalam pantauan bimasislam, FGD dihadiri oleh para pejabat eselon I, yaitu Sekjen Kemenag, Nur Syam, Dirjen Bimas Islam, Machasin, Dirjen PHU, Abdul Djamil, Kabalitbang, Abdurrahman Rauf, Ses Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, Direktur Urais dan Binsyar, Muchtar Ali, Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, dan pejabat eselon IV di lingkungan Bimas Islam. (thobib/foto:bimasislam)