Muhammadiyah Amin: Toleransi Perlu Sikap Egaliter dalam Masalah Kemasyarakatan

Jakarta, bimasislam-- Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang mengakui keanekaragaman agama, maka dituntut sikap toleransi dari masyarakatnya. Keharmonisan sosial tak akan tercipta bila tidak ada toleransi antar umat beragama, begitupun umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Bagi umat Islam, sesungguhnya tidak ada masalah dengan urusan toleransi. “Islam turun lewat kitab sucinya mengajarkan prinsip toleransi terhadap umat lain”, tegas Muhammadiyah Amin, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag dalam khutbahnya di Masjid Istiqlal Jakartahari Jumat (19/9)ini.
 
Dalam Surah Al-Kafirun/109 ayat terakhir, menurutnya, betapa Islam dengan gamblang dan vulgar menegaskan sikap toleransi tersebut. Hanya saja, lanjut Mantan Rektor IAIN Gorontalo ini, toleransi dalam Islam hanya pada aspek kebebasan untuk melaksanakan praktek keberagamaan masing-masing bukan pada aspek teologis untuk menyamakan atau menyatukan keyakinan antar umat beragama.
 
Agar toleransi yang dimaksud bisa dicapai, jelas Muhammadiyah di depan ribuan jamaah yang mengikuti Shalat Jumat, perlu dilakukan tiga hal, yaitu: Pertama, Selalu diupayakan untuk menciptakan kedamaian antar umat beragama. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas harus memperhatikan kelompok minoritas. Sedangkan agama dan kepercayaan lain menghormati kelompok mayoritas.
 
Kedua, harus diberlakukan sikap egaliter dalam persoalan kemasyarakatan, terutama secara hukum. Semua kalangan harus disikapi sama, tidak melihat status dan jabatan. Ketiga, harus waspada dan hati-hati terhadap provokator yang suka memanas-manasi suasana yang sebenarnya terjadi biasa saja. Seringkali konflik sosial muncul akibat ditunggangi ulah mereka.
 
Yang harus disadari oleh kita semua, ujar Muhammadiyah seraya menyitir ungkapan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefudin, negara kita adalah Negara Pancasila, bukan Negara Agama maupun Negara Sekuler. Negara kita bersendikan nilai-nilai agama, tapi tidak hanya memperhatikan kepentingan satu agama saja, karenanya diberlakukan hukum positif dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sinilah diperlukan toleransi antar umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, ingatnya di akhir ceramah. (edijun/foto:bimasislam)