MUI dan Ukhuwah Islamiyah

Oleh: M. Fuad Nasar
Pengamat Sosial Keagamaan

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2015 – 2020 telah dikukuhkan pada 29 September 2015 dalam acara yang berlangsung sederhana di Gedung MUI Jln. Proklamasi No 51 Jakarta. Dalam susunan Pengurus MUI hasil Musyawarah Nasional IXditetapkan Ketua Umum adalah Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Dr. H. Anwar Abbas. Ketua Umum MUI periode yang lalu yaitu Prof. Dr. M. Din Syamsuddin diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Pengurus MUI meliputi Dewan Pertimbangan, Pengurus Harian serta Komisi-Komisi MUI. Selain itu MUI memiliki lembaga-lembaga otonom yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
 
Sejarah mencatat MUIdibentuk dalam Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Seluruh Indonesia tahun 1975. Munas Majelis Ulama yang bersejarah itu diresmikan pembukaannya oleh Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta tanggal 21 Juli 1975.Meski banyak organisasi Islam dan sebagian besar telah eksis sejak sebelum kemerdekaan, namun kehadiran MUI dipandang perlu sebagai suatu organisasi tingkat nasional yang dianggap mewakili seluruh umat IslamIndonesia.
 
Negara tidak mencampuri masalah-masalah intern keagamaan, tetapi dalam hubungan umat Islam dengan pemerintah maupun hubungan antar-umat beragama dibutuhkan wadah yang menghimpun para ulama dan berperan sebagai mediator, fasilitator dan komunikator umat. Secara umum umat Islam di tanah air tidak terpecah-belah, tetapi belum bersatu. Di samping itu, kehadiran MUI sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa syariah tentang berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan di luar lembaga fatwa pada masing-masing organisasi Islam.
 
Sebelum lahirnya MUI Pusat telah ada MUI Daerah Tingkat I atau provinsi seluruh Indonesia.Pembentukan MUI Pusat bukan hanya prakarsa dari pemerintah, tapi juga keinginan para pemimpin Islam. Walau tidak dipungkiri pada awalnya beberapa tokoh Islam terkemuka kurang mendukung pembentukan MUI karena khawatir lembaga ini hanya akan  dimanfaatkan untuk kepentingan pihak yang berkuasa.
 
Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975ditanda-tangani oleh 26 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, organisasi Islam tingkat pusat,yaitu: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid, dan Al-Ittihadiyah, Dinrohis AD, Disrohis AL, Disrohis  AU, dan Disrohis POLRI, serta 13 tokoh ulama perorangan, yaitu Prof. Dr. Hamka, K.H. Qudratullah, K.H. Thohir Rohili, K.H. Syafari, K.H. Abdullah Syafi’i, K.H. Rusli Halil, O.K.H. Abdul Aziz, Muchtar Luthfi El Anshary, A.K. Basuni, Tk. H. Abdullah Udjong Rimba, Prof. Mr. Kasman Singodimedjo, K.H. Moh Dachlan, dan K.H. Hasan Basri.  
 
Dalam kaitan ini mantan Menteri Agama almarhum Prof. Dr. H.A. Mukti Ali yang merupakan pelaku sejarah pembentukan MUI menyatakan, “Kehadiran MUI sangat diperlukan di Indonesia. Tapi pembentukannya bukanlah terjadi tiba-tiba dan begitu mudah. Ini merupakan perjuangan berat. Tanpa Buya Hamka lembaga itu tak akan mampu berdiri.”
 
Pidato H.A. Mukti Ali dalam Munas I Majelis Ulama Seluruh Indonesia saya kita patut dijadikan catatan penting dalam amanat sejarah MUI. Berikut kutipannya, “Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia dan hari ini di tempat ini pulalah telah dikubur untuk selama-lamanya suasana kurang persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam sendiri. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah dikubur untuk selama-lamanya iklim curiga-mencurigai dan saling tidak percaya-mempercayai antara para ulama dan aparat pemerintah. Dan pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan dan ukhuwah islamiyah umat Islam di Indonesia.”  
 
Prof. Dr. Hamka atau akrab dipanggil Buya Hamka dipilih secara aklamasi dan tidak ada calon lain saat itu yang diajukan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI. Ketika diminta oleh Menteri Agama untuk menjabat Ketua Umum MUI, beliau mengajukan syarat, yaitu tidak diberi gaji dan pensiun oleh pemerintah. Sebelum menerima jabatan dan amanah yang berat itu, dimana Buya Hamka mengibaratkan kursi Ketua Umum MUI sebagai sebuah “kursi listrik”, beliau telah melakukan istikharah dan berkonsultasi dengan Pimpinan Muhammadiyah.
 
Pada acara penutupan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Seluruh Indonesia tanggal 27 Juli 1975 almarhum Buya Hamka menyampaikan pidato yang panjang dan padat berisi pandangan tentang kepemimpinan ulama. Buya Hamka dengan bahasa kiasan mengibaratkanposisi Ulama terletak di tengah-tengah laksana kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api. Api yang dari bawah itu ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api. Api yang dari atas itu ialah harapan-harapan dari Pemerintah. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi Ulama yang didukung rakyat. Berat kepadarakyat, hilang hubungan dengan Pemerintah, maksudpun tidak berhasil. Apa jalan keluar dari kesulitan itu? Jalan keluar itu pasti ada. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberi Allah baginya jalan ke luar. “Ulama sejati,waratsatul anbiya, tidaklah dapat dibeli!” tegas beliau.
 
Pada tahun 1981 MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa mengikuti upacara Natal Bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Fatwa itu dikeluarkan agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah. Buya Hamka didesak oleh Menteri Agama agar mencabut fatwa tersebut, namun beliau menolak dan memilih meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 18 Mei 1981. Kewibawaan MUI sebagai lembaga yang mandiri dan independen serta memihak pada kepentingan umat dibuktikan di masa itu.
 
Setelah Buya Hamka mengundurkan diri dari MUI dalam periode kedua, kepemimpinan MUI dilanjutkan oleh K.H.M.Syukri Ghozali (alm). Pada periode selanjutnya Ketua Umum MUI dijabat oleh K.H.Hasan Basri (alm), Prof. K.H. Ali Yafie, K.H.M.A Sahal Mahfudz(alm), Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, dan kini Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin.
 
Sejak awal telah digariskan bahwa yang akan dikibarkan oleh Majelis Ulama adalah ukhuwah islamiyah. Oleh sebab itu MUI tidak mengerjakan apa yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain. MUI sebagai kekuatan sejarah diharapkan memainkan peran sebagai lokomotif persatuan umat dan memperkuat ukhuwah islamiyah. Peran strategis MUI untuk mempererat sinergi antar-ormas Islam dalam menjalankan agenda pembangunan umat dan bangsayang semakin berat tantangannyadi masa depan perlu dioptimalkan.
 
Kontribusi MUI dalam menjaga ukhuwah islamiyah dan persatuan umat, barometernya bukanlah dari komposisi pengurus MUI yang mengakomodir hampir semua ormas Islam di tanah air. Tetapi justru pada langkah konkrit yang dilakukannya.
 
Dalam kaitan ini patut diapresiasi rencana Dewan Pertimbangan MUI yang akan mengeluarkan “Taujih Muharram 1437 H” tentang Etika Ukhuwah Islamiyah. Etika Ukhuwah Islamiyah dari MUI akan disampaikan kepada para ulama dan cendekiawan muslim, pimpinan ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga milik umat Islam dan segenap kaum muslimin sebagai perorangan untuk dapat dipedomani dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan pemahaman dan implementasi ukhuwah islamiyah.
 
Saya ingat pernyatan almarhum K.H.S. Prodjokusumo, mantan Sekretaris Umum MUI dalam periode kepemimpinan K.H.M Syukri Ghozali dan K.H. Hasan Basri, bahwa umat Islam di Indonesia tergabung dalam banyak wadah organisasi Islam, lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial Islam, partai politik, dan bermacam-macam jam’iyah yang semuanya mengambil bagian dalam pergerakan dakwah dan pembangunan umat di berbagai bidang. Kehadiran banyak wadah dan organisasi yang menghimpun potensi umat akan mendatangkan rahmat apabila dibangun ukhuwah islamiyah dan jika semua organisasi, para pemimpin dan anggotanya menyadari kesatuan tujuan yang hendak dicapai.
Sejalan dengan urgensi menegakkan ukhuwah islamiyahsebagai sebuah keniscayaan dan kebutuhan bagi umat Islam, Pedoman Dasar MUI tahun 1975 menggariskan fungsi MUI adalah sebagai berikut:
 
Pertama, memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi mungkar.
 
Kedua, memperkuat ukhuwah islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar-umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 
Ketiga, mewakili umat Islam dalam konsultasi antar-umat beragama.
 
Keempat, penghubung antara Ulama dan Umara (Pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan bangsa.  
 
Sejak periode 1985 – 1990 ada perubahan besar dalam Pedoman Dasar MUI, yaitu berdasarkan Keputusan Munas III MUI tahun 1985 yang menegaskan bahwa MUI adalah wadah musyawarah bagi ulama, umara, zu’ama dan cendekiawan muslim. Dalam perjalanan sejarah 40 tahun MUI telah banyak yang dilakukan, terutama berkaitan dengan nasihat dan fatwa keagamaan dan kemasyarakatan serta berbagai program kerja lainnya.  
 
Hemat saya, yang perlu dilakukan ke depan adalah memperkuat posisi MUIdan pembenahan di tubuh MUI agar tidak hanya menjadi kumpulan perwakilan ormas Islam tanpa kriteria dan syarat yang memenuhi kelayakan dan kepatutan. Setelah runtuhnya Orde Baru dan bergulirnya gelombang reformasi tahun 1998, MUI dipersepsikan sebagai warisan politik Orde Baru sehingga ada yang mempertanyakan keberadaannya. Mereka yang mempersoalkan status keberadaan MUI adalah dari kalangan muslim sendiri yang belum memahami arti penting kehadiran MUI dan kerugian umat Islam bila lembaga ini tidak diperkuat fungsinya. 
 
Saya kira tak ada alasan bagi pemerintah dan seluruh umat Islam untuk tidak menghargai keberadaan MUI dengan tugas dan fungsi yang diembannya, baik di masa kini maupun di masa depan. MUI diharapkan menjadi referensi umat Islam ketika menghadapi masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan.Masyarakat dan ormas-ormas Islam sepatutnya menghargai fatwa-fatwa MUI. Begitu pun pemerintah dalam memandang posisi MUI juga berbeda dengan ormas-ormas Islam yang lain.
 
Spirit perjuangan dan independensi MUI harus tetap dijaga secara high profile dan penuh kearifan sebagaimana para pendahulu MUI semenjak era kepemimpinan almarhum Buya Hamka. MUI diharapkan menjadi ujung tombak penentuan sikap umat Islam ketika menghadapi gejolak sosial keagamaan dan politik yang terjadi di tengah masyarakat.
 
Pertanyaannya, sudahkah kini tercapai ukhuwah islamiyah dan persatuan umat yang dicita-citakan sewaktu pembentukan MUI dulu? Jika belum; apa yang harus dilakukan. Mari difikirkan dan dijadikan agenda bersama. ***