MUI Tepis Isu Miring Soal Biaya Sertifikasi Halal

Jakarta, bimasislam— Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) menepis isu miring soal isu biaya sertifikasi yang dianggap mendiskreditkan lembaga perkumpulan para ulama itu.  Penjelasan tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur LPPOM MUI, Sumunar Jati, saat menjadi narasumber pada Silaturahmi MUI dan Media Islam yang digelar di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).
 
Dikatakan Sumunar, selama ini terdapat kesalahpahaman di sebagian masyarakat terkait biaya sertifikasi halal. “Isunya, dana sertifikasi ini terkumpul di MUI hingga trilyunan rupiah!” katanya.
 
Sumunar melanjutkan, rumor angka trilyunan rupiah itu akibat anggapan yang keliru. “Sebagian pihak mengira biaya sertifikasi dibebankan per jumlah produk, padahal, yang benar adalah per sertifikat,” jelasnya. Misalnya, pada tahun 2016, jumlah produk yang disertifikasi mencapai angka 79.758, akan tetapi sertifikatnya hanya sebanyak 1788. “Jika dikalikan dengan angka 79.758 tentu besar sekali, tetapi jika dilihat jumlah sertifikatnya maka dana terhimpun kurang lebih sekitar 20-25 milyar per tahun.” Jelas Sumunar. Itupun, tambahnya, “Setelah dikurangi biaya-biaya operasional, bersihnya mungkin sekitar Rp 2,5 milyar.”
 
Diakuinya, LPPOM selama ini memang tidak memiliki dana dari APBN. “LPPOM harus hidup sendiri, mengandalkan pembiayaan sertifikasi halal dari perusahaan yang ingin melakukan sertifikasi,” katanya.
 
Biaya sertifikasi sendiri berbeda tergantung dari besar kecilnya bentuk usaha. Untuk pabrik yang berlokasi di luar negeri, biaya sertifikasi halal dibebankan sebesar US 900. Sementara untuk pabrik di dalam negeri, biaya sertifikasi halal terhadap golongan usaha besar dibebankan sebesar Rp 6 juta. Sedangkan untuk golongan usaha menengah dan sedang masing-masing dibebankan sebesar Rp 4,5 juta dan Rp 2,5 juta. Adapun untuk usaha kecil, biaya sertifikasi halal adalah Rp 1 juta.
 
Sementara itu, tarif sertifikasi halal untuk restoran dan Rumah Potong Hewan berbeda dengan biaya di atas, dan bergantung pada besar kecilnya skala usaha.
 
Terkait integritas dalam hal pengelolaan keuangan, Sumunar menjelaskan bahwa LPPOM selalu diaudit oleh lembaga akuntan publik dan selalu menyampaikan laporan rutin kepada pimpinan MUI.
 
Saat ini, demikian Sumunar, terdapat sejumlah saintis yang bergabung di dalam LPPOM. Kehadiran para saintis itu melengkapi kehadiran para ulama yang ahli di dalam bidang syariah Islam yang berwenang mengeluarkan fatwa. Jumlah auditor LPPOM saat ini mencapai angka 998 orang se Indonesia, terdiri dari 908 auditor daerah dan 90 auditor pusat.
 
(sigit/bimasislam)