Paradigma Baru Pelayanan KUA Bidang Perkawinan

Asep Rohadian,Lc
(Penghulu KUA Ciampea Kabupaten Bogor)
 
Program Reformasi birokrasi telah membuka warna baru dalam bentuk pelayanan publik di Indonesia. Berbagai instansi pemerintahan telah (sedang) melakukan pembenahan diberbagai sektor yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Salah satunya adalahKementerian Agamayang kini terus berupaya untuk berbenah dalam layanan pernikahan di KUA.
 
Sebagai ujung tombak layanan publik Kementerian Agama ditingkat terbawah, KUA pun segera (telah) berbenah menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang menjadi keniscayaan reformasi birokrasi. Salah satu perubahan mendasar adalah bentuk baru pelayanan dibidang perkawinan, terutama pasca terbitnya PP No 48 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian diikuti dengan terbitnya PMA No.24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 
Selama ini, KUA telah mendapat stigma yang cukup kuat ditengah masyarakat sebagai lembaga yang rentan terhadap praktik pungli dan gratifikasi. Bahkan dalam beberapa tahun telah mendapat perhatian serius dari lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan. Indikasinya adalah dijadikannya salah seorang aparatur KUA di Kediri sebagai terpidana kasus korupsi (pungutan liar).
 
Inilah yang kemudian mendorong pemangku kebijakan ditingkat pusat untuk mencari formula ideal guna melakukan reformasi dibidang pelayanan publik untuk memperbaiki citraKUA. Meski kebijakan baru melalui penerbitan PP 48 2014 berimplikasi pada soal-soal teknis, namun hal ini mendapat dorongan kuat dari penghulu se-Indonesia, khususnya yang tergabung dalam APRI.
 
Dalam catatan penulis, terbitnya PP 48 2014 tersebut terdapat beberapa potensi masalah yang perlu disikapi bersama agar ke depan pelaksanaan layanan betul-betul semakin meningkat:
 
Pertama,masalah persepsi. Aparatur penegak hukum seharusnya bisa membuka mata bahwa ada banyak pihak terkait dalam perkawinan, disana ada peran dari desa atau kelurahan, juga pihak kecamatan. Artinya masalah pernikahan tidak hanya menjadi domain Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Ketika Kementerian Agama telah berbenah diri dengan mengeluarkan peraturan baru yang memiliki spirit yang baru, maka sudah selayaknya diikuti dengan aksi serupa oleh institusi yang membawahi desa/kelurahan.
 
Fakta dilapangan telah berbicara, meskipun aturan di PP No 48/2014 sudah jelas, terkait dengan biaya nikah, namun biaya tersebut hanya berlaku di KUA. Sementara sebelum ke KUA, prosedur perkawinan harus melibatkan pihak lain, yaitu adanya pengantar dari RT, RW, hingga ke tingkat desa/kelurahan, dan dalam kasus tertentu, hingga tingkat kecamatan.
 
Proses yang lumayan panjang tersebut faktanya memerlukan waktu dan juga biaya. Sementara tidak ada aturan yang pasti mengenai waktu dan juga biaya yang berlaku untuk melakukan proses tadi. Sehingga timbul pemahaman di masyarakat, bahwa biaya tersebut adalah biaya yang juga melibatkan KUA. Belum lagi hal ini juga melibatkan P3N yang tidak bisa dikontrol oleh pihak KUA jika terjadi pungutan di luar ketentuan.
 
Bisa jadi, pada saat riset integritas dilakukan pihak lain (termasuk KPK sekalipun) tentang biaya nikah, maka ada kemungkinan biaya yang disebutkan oleh masyakat akan melebihi ketentuan yang disebutakan PP 48 2014. Sudah bisa ditebak, bahwa hasilnya akan sangat mempengaruhi citra KUA. Inilah problem yang terjadi dilapangan.
 
Kedua, adalah infrastruktur Kantor Urusan Agama. Fakta yang terjadi, pasca terbitnya aturan baru tentang perkawinan, bahwa masyarakat banyak yang memilih untuk melaksanakan perkawinan di KUA. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat ada margin yang cukup besar dari segi biaya antara nikah di KUA pada jam kantor dan nikah diluar KUA, baik pada jam kantor ataupun jam luar kantor.
 
Contoh kecil, di KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, jumlah pernikahan pada bulan Agustus 2014 mencapai 150 peristiwa; 94 di luar kantor, dan sisanya 56 dilaksanakan di Kantor pada jam kerja. Padahal sebelumnya jumlah perkawinan yang dilaksanakan di Kantor hanya ada beberapa pasang saja. Menyikapi hal ini, ada satu pekerjaan rumah bagi Kementerian Agama, yaitu perlunya menyediakan infrastruktur kantor yang representatif dan layak, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk melaksanakan pernikahan di Kantor.
 
Pelayanan publik di KUA yang berbasis jasa, dan untuk menghasilkan pelayanan yang primatidak hanya Sumber Daya Manusia-nya yang dibangun, infrastruktur yang baik juga menjadi salah satu faktor penentu. Justru,  tempat yang baik akan menjadi kesan pertama bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka mendapat pelayanan.
 
Selama ini, balai nikah yang ada di KUA terkesan asal-asalan. Tempat yang terbatas menjadi alasan klasik. Tak jarang, Balai Nikah harus berhimpitan dengan berbagai arsip dan berkas perkawinan. Bahkan disebagian wilayah, Balai Nikah harus bergantian dengan ruang staf KUA itu sendiri. Sehingga, bagaimana mungkin hal itu bisa menghasilkan output yang baik ditengah antusiasme masyarakat.
 
Ketiga, masih adanya potensi “gratifikasi”. Selama ini, para penghulu dianggap sebagai pihak yang sering disorot dengan dugaan gratifikasi. Sudah menjadi hal lumrah, jika setelah menghadiri pernikahan, mereka mendapat “Tanda Terima kasih” dari pihak pengantin. Inilah yang disorot oleh inspektorat jenderal Kementerian Agama RI, bahkan oleh KPK, sehingga kemudian menjadi salah satu motif diterbitkannya PP No.48 tahun 2014.
 
Potensi gratifikasi sangat dimungkinkan terjadi mengingat sampai sekarang petunjuk teknis pelaksanaan PP 48 tersebut, khususnya peraturan Dirjen Bimas Islam belum juga turun. Para penghulu sangat membutuhkan kepastian terkait berapa alokasi yang diterima, bagaimana proses pencairan, dan kapan hak mereka benar-benar mereka terima.
 
Dikalangan penghulu, isu itu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Proses yang terlalu lama terkait pencairan hak-hak mereka menjadikan mereka “galau”. Ketika kewajiban telah ditunaikan, maka sudah selayaknya hak-hak pun diperhatikan dengan segera. Selama ini, para penghulu, sebagai pelaksana teknis perkawinan dilapangan telah berdaptasi menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut dan menolak berbagai “gratifikasi” dari masyarakat. Namun dengan berlarutnya aturan yang tak kunjung turun, maka timbul kekhawatiran akan tergoda  kembali kepada kebiasaan lama, terlebih tidak adanya kepastian pencairan. Karenanya menjadi hal mendesak hal ini disikapi oleh pihak-pihak yang berwenang.
 
Terakhir, perubahan mindset pelayanan di KUA telah dibangun, Reformasi birokrasipun sedang dilaksanakan. Banyak pihak tentunya berharap KUA dengan wajah baru dalam pelayanan akan memberikan kesan mendalam dimasyarakat. Karena, salah satu indikator keberhasilan dalam bidang pelayanan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)yang telah mendapat pelayanan. Namun perlu disadari, bahwa proses ini baru berjalan, dan akan terus berubah menuju kondisi yang lebih baik dan ideal. Jika semua potensi masalah tersebut dapat ditangani dan segera, maka bukan hal yang tidak mungkin KUA akan menjadi pelayan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel []