Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan

H. Anwar Saadi
(Kepala Subdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar)

Permohonan uji materil pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Damian Agata Yuvens, dkk., ke Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati dalam tulisan ini.
 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 thun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
 
Salah satu dalil yang dikemukakan para pemohon adalah bahwa negara “memaksa” agar setiap warga negaranya untuk tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama/ kepercayaan. Pasal tersebut juga merupakan penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melakukan perkawinan melalui pasal 2 ayat 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974. Sehingga berakibat pada tidak jelasnya status perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dijalani, sah atau tidak sah?
 
Para pemohon menggunakan pasal 28 ayat (1) UU NRI 1945 sebagai batu uji:
“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidk dapat dikurangi dalam keadaan apapun”
 
Tujuan Perkawinan
 
Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tentang makna dan tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.
 
Untuk mencapai tujuan ini Islam memberikan kriteria bagi calon pasangan nikah untuk memiliki passangan nikah secara tepat dengan mempertimbangkan: faktor keunggulan pisik, nasab(keturunan orang yang baik), kemapanan materi(mampu memberikan daya dukung ekonomi keluarga), dan kematangan  agama atau keyakinan. Memilih pasangan nikah yang memiliki kematangan ataupun kedalaman dalam pemahaman agama menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Karena kematangan dalam beragama menjadi kekuatan spiritual bagi pasangan keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
 
Dengan bekal kedalaman pemahaman agama bagi pasangan suami isteri, akan memudahkan keluarga yang bersangkutan mendapatkan tujuan yang diinginkan dalam berkeluarga yaitu keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah.
 
Perkawinan dalam Islam menimbulkan akibat hukum yang harus dijalankan oleh pasangan suami isteri. Suami menjadi kepala rumah tangga sekaligus sebagai imam bagi isteri dan anak-anak yang lahir dari keduanya. Suami berkewajiban mencari nafkah buat keluarganya, mendidik dan memberikan rasa aman bagi kelurganya. Itulah norma dalam keluarga yang diajarkan agama. Penerapan nilai-nilai atau pun norma dalam keluarga yang diajarkan agama dapat membimbing seseorang untuk dapat meraih kebahagiaan rumah tangga.
 
Memilih Pasangan Yang Seiman
 
Mengapa harus memilih pasangan yang seiman? Setidaknya ada ... alasan mengapa memilih pasangan harus yang seiman. Pertama; nikah itu merupakan perintah agama dengan tujuan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Kedua, nikah diharapkan dapat melahirkan keturunan yang saleh dan salihah yang berbakti kepada kedua orang tua dan beribadah kepada Allah Swt. Ketiga, nikah menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana telah  diajarkan  Alquran dan sunnah. Keempat, ada kewajiban suami menjaga, mendidik, dan menyelamatkan keluarganya dari siksa neraka baik di dunia maupun di akhirat.
 
Alquran melarang pria muslim menikahi wanita musyrik sampai ia beriman. Wanita hamba sahaya yang beriman adalah lebih baik dibanding wanita musyrik. Alquran juga melarang para orang tua untuk menikahkan anak mereka (wanita mukminah) kepada laki-laki musyrik. Laki-laki hamba sahaya yang beriman lebih mulia dari laki-laki musyrik. Mereka mengajak kamu kepada neraka sedang Allah mengajak ke surga...(QS.2, Al-Baqarah: 221).
 
Fatwa MUI TentangPerkawinan Beda Agama
 
Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah dua kali mengeluarkan fatwa tentang haramnya perkawinan beda agama. Pertama fatwa yang dikeluarkan pada 1 Juni tahun 1980, waktu itu MUI diketuai oleh Buya Hamka. Fatwa yang dikeluarkan berisi: 1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. 2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Fatwa ini mengambil dasar dari Alquran: QS.2, Albaqarah: 221, QS.5, Almaidah: 5, QS.60, Al-mumtahanah: 10, QS.66, Attahrim: 6 dan Hadits Nabi Saw “Pernikahan merupakan pengamalan separuh agama” serta Hadits bahwa “semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ibu bapaknyalah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi”
 
Kedua, fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli tahun 2005 berisi: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.
 
Keabsahan Perkawinan
 
Bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai pemeluk agama dan adat istiadat, pasal 2 ayat 1 (satu) ini memiliki makna yang final. Karena sebelum Undang-Undang ini diberlakukan, masyarakat Indonesia memiliki dasar hukum perkawinan yang berbeda-beda. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christian Indonesia. Bagi orang Indonesia keturunan Cina, Eropa, dan lainnya  berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 
Pasal ini sesungguhnya merangkum berbagai hukum perkawinan yang berbeda-beda itu menjadi satu pasal yang dapat dimaknai sebagai sebuah dalil yang memuat seluruh kepentingan warga negara yang beragam etnis dan agama.
 
Undang-undang ini memiliki apresiasi dan bahkan menempatkan hukum masing-masing agama sebagai lembaga yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Kewenangan ini tidak bisa didelegasikan kepada negara. Tapi menjadi domain hukum masing-masing agama. Negara hanya menjalankan fungsi administrasi yakni mencatat peristiwa perkawinan yang telah mendapatkan legalitas atau keabsahan secara syariat.
 
Jadi sangat keliru jika ada anggapan pasal 2 ayat 1 (satu) di atas merupakan sebuah pemaksaan negara terhadap kebebasan menjalankan agama. Apa yang tertera dalam pasal tersebut justeru memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
 
Efek Perkawinan Beda Agama
 
Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan fakta yang terjadi oleh segelintir orang yang mengusung teologi lintas agama dan  kebebasan hak asasi manusia. Dari beberapa kasus yang terjadi perkawinan beda agama selalu menyisakan konflik dalam keluarga, jika anggota keluarganya melangsungkan perkawinan dengan pasangan beda agama. Orang tua dari pemeluk agama manapun akan resah dan menolak perjodohan anaknya dengan pasangan  berbeda agama.
 
Jika terjadi perkawinan beda agama maka terjadi konflik kepentingan dalam pengasuhan anak, orang tua yang beragama Islam memiliki kewajiban mendidik anaknya secara Islam begitu pun sebaliknya yang non muslim.
 
Perkawinan beda agama juga menyisakan persoalan administrasi yang merugikan pelaku nikah beda agama. Meskipun ada lembaga yang bertindak sebagai “KUA swasta” menikahkan pasangan beda agama, tetap saja bukti nikahnya tidak dapat dicatat di KUA Kecamatan.
 
Ketahuilah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci yang disyariatkan Allah kepada manusia untuk menjadi media mempertahankan keturunan, tata caranya diatur oleh agama. Hidup kita harus tunduk pada aturan agama. Jangan kita menolak sebuah keniscayaan bahwa kita ditakdirkan menjadi manusia untuk taat dan mengikuti hukum dan aturan Tuhan. Bukan sebaliknya menggunakan isu kebebasan untuk menolak ajaran suci yang disyariatkan agama.
 
Hindari Protes Umat Beragama
 
Jika permohonan uji materil pasal 2 ayat 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974 yang diajukan pemohon dikabulkan MK justeru menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks diantaranya ketidakjelasan batasan dan jaminan negara terhadap pengamalan ajaran agama bagi masing-masing pemeluk agama, terbukanya kemungkinan konflik dan intoleransi antara umat beragama dan akan muncul gelombang protes dan penolakan umat beragama khususnya umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia.
 
Kita berharap semoga para penentu arah kebijakan bangsa ini tetap mengedepankan kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia dari berbagai rongrongan dan perpecahan serta gangguan yang menimbulkan instabilitas nasional. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan merahmati bangsa dan negara kita. Amiin[]