Sesditjen: Kami Berikan Rewards Kepada Kanwil yang Terbaik Penyerapan Anggarannya

Bandung, bimasislam-- Sejak Senin (20/10) kemarin Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Bimas Islam mengadakan kegiatan "Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan III Pusat dan Daerah Tahun 2014" di Bandung, Jawa Barat. Di tengah arahannya sebelum membuka kegiatan rutin dalam pengelolaan keuangan ini, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin menegaskan, "Kami akan memberikan rewards dalam bentuk tambahan anggaran bagi Kanwil Kemenag yg paling tinggi tingkat penyerapan anggarannya". Sebisa mungkin Bimas Islam akan mengusahakannya walau terbatas anggaran, imbuhnya.
 
Kebijakan ini menjadi penting untuk menyeimbangkan dengan langkah punishment (sanksi) yang seringkali diambil untuk menegur sebuah instansi. Semoga dengan kebijakan ini mampu memotivasi kinerja Bimas Islam di daerah terutama dalam hal pengelolaan anggaran, baik di tingkat Kanwil maupun Kabupaten/Kota, ujar Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta ini.
 
Alhamdulillah, Bimas Islam meraih predikat terbaik ke-3 dalam peringkat penyerapan anggaran Kemenag tahun 2013. Dan sampai Oktober 2014 ini, jelas Muhammadiyah, Bimas Islam berada pada peringkat pertama walaupun baru mencapai 66,97% anggaran yang bisa diserap. Seperti diketahui, anggaran Bimas Islam secara nasional sekitar 3,3 Triliyun. Sejumlah 2,6 Triliyun didistribusikan ke seluruh Kanwil Kemenag, sedangkan sisanya untuk Ditjen Bimas Islam Pusat.
 
Karena itulah, ungkap Sekretaris, diupayakan langkah memperketat jadual pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggarannya melalui monitoring mingguan di Pusat. Dirjen yang baru, M. Machasin, mengambil kebijakan agar setiap Unit Eselon 2 yang ada membuat laporan kegiatan mingguan setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 4 sore. Namun demikian, tetap harus memperhatikan dan mendahulukan kegiatan prioritas, sentilnya. Target kegiatan ini, terang Kabag Keuangan Nur Afwa Sofia saat Sambutan Panitia, tidak lain agar tercapai kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kementerian Agama. (edijun/foto:bimasislam)