Setelah 9 Tahun Diperjuangkan, Akhirnya RUU Jaminan Produk Halal Disahkan Menjadi UU

Jakarta, bimasislam-- Setelah melalui jalan yang panjang dan berliku, akhirnya RUU Jaminan Produk Halal disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR RI hari ini Kamis, 25 September 2014di gedung Nusantara DPR RI, Jakarta (25/9). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, dansecara aklamasi menyetujui RUU JPH menjadi Undang-Undang.
 
Penyampaian pendapat akhir presiden disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.Dalam sambutannya, Amir Syamsuddin mengatakan bahwa yang melatarbelakangi pentingnya RUU JPH adalah antara lain;
 
Pertama,berbagai peraturan perundang-undangan yang me­ngatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi atau menggunakan produk halal. Hal inimenjadikan umat Islam menemui kesulitan mem­be­da­kan mana yang halal dan mana yang haram, me­nim­bulkan ke­ra­gu­an lahir dan ketidaktentraman bathin dalam meng­on­sumsi atau menggunakan produk. Peraturan perundang-undangan yang adajuga baru mengatur kehalalan produk pangan, belum mengatur produk obat, kosmetika, kimia biologis dan rekayasa genetik, dan/atau pro­duk gunaan  lainnya.
 
Kedua, tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana yang merefleksikan keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang sekarang belum memberikan kepastian mengenai wewenang, tugas, dan fungsi mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, termasuk koordinasinya. Dalam teori hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia masih diragukan posisi hukumnya atau legal standing-nya dan sistem yang ada belum memberikan jawaban tentang bagaimana men­jadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum na­sio­nal dan masuk dalam instrumen hukum nasional.
 
Ketiga, produksi dan peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioeknologi, dan proses kimia biologis.
Keempat, Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi  (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Pelaku usaha menetapkan Tanda Halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya ber­bagai pemalsuan Tanda Halal, yang sulit ditindak.
 
Kelima, sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat tidak memadai dan belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. 
 
Sedang substansi yang diatur dalam Ran­cangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, yaitu; pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menjadi “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga yang melakukan penjaminan kehalalan produk”. Halini untuk memastikan bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah lembaga yang diberikan otoritas oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal secara nasional. Badan tersebut bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
 
Kedua, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPJPH memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Oleh karena itu auditor halal mempunyai peran yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci untuk menjamin kehalalan suatu produk, selain memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan juga tentunya auditor merupakan sosok yang memiliki integritas dan tersertifikasi.
 
Ketiga, Auditor halal yang melaksanakan tugas pemeriksaan melekat pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pembentukan LPH dengan sistem desentralisasi akan memberikan dampak yang posistif dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal, mengingat sebaran produk dan kondisi geografis Indonesia yang tidak memungkinkan untuk dijangkau apabila LPH bersifat sentralistik.
 
Keempat, Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini. Tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama internasional memiliki arti penting dalam hubungan kerja sama antar negara dalam beragam bentuk, termasuk kerjasama di bidang perdagangan. Guna lebih memudahkan kerja sama perdagangan khususnya di bidang produk halal, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.
 
Kelima, Kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan JPH, khususnya dalam hal pengawasan terhadap peredaran produk halal berupaya diminimalisir. Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan JPH, maka dalam pengaturan RUU JPH ini, BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait dan peran serta dari masyarakat.
Keenam, Selain dalam pengawasan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal melakukan sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang produk halal. Diharapkan dengan adanya peran serta masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menggunakan, mengonsumsi, dan memproduksi produk halal.
 
Ketujuh, Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik pada penyelenggaraan JPH, maka pola pengelolaan keuangan diatur dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pengaturan BLU merupakan wadah implementasi Enterprising the Government dengan penganggaran berbasis kinerja, sehingga diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
 
Dengan disahkannya RUU JPH menjadi UU, maka ini merupakan kado buat umat Islam Indonesia melalui DPR RI masa bakti 2009-2014 dan era pemerintahan SBY yang kedua. (burhan/foto:bimasislam)