Medan, Bimasislam– Program pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) masih menjadi isu utama dan menjadi prioritas program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2016. Semua pihak di tingkat pusat dan daerah menyambut positif program tersebut karena dinilai membantu percepatan pembangunan gedung KUA yang kondisi bangunannya masih memprihatinkan atau tidak sesuai dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Jika melihat ke belakang, pembangunan KUA yang menggunakan anggaran APBN atau Rupiah Murni hanya dapat dilaksanakan pada kisaran 20 lokasi pertahun. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama mengingat jumlah KUA saat ini mencapai 5.497. Dari jumlahtersebut, diketahui sebanyak 3.391 gedung dengan kondisi baik, 806 dalam kondisi rusak ringan, 289 rusak berat, dan sebanyak 471 KUA belum memiliki gedung dan lahan sendiri sebagai akibat dari pemekaran wilayah yang terus bertambah.
Setelah berjalan hampir dua tahun program pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA melalui dana SBSN tersebut, terdapat dua propinsi yang paling banyak mendapatkan alokasi proyek, yaitu propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kedua propinsi itu mendapat alokasi lebih banyak karena merupakan propinsi yang paling sanggup dan memenuhi syarat dalam pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA melalui dana SBSN. Syarat tersebut terutama adalah status tanah yang harus bersertifikat atas nama Pemerintah Indonesia cq Kementerian Agama.
Saat mengajukan proposal pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA melalui dana SBSN, sejumlah Satker terganjal dengan syarat utama ini. Banyak proposal yang gugur karena status tanah KUA ternyata merupakan tanah wakaf, tanah milik pemerintah daerah, tanah milik pihak lain, tanah sewa, dan sebagainya.
Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan telah memanfaatkan dana penghematan anggaran tahun 2014 dan tahun 2015 dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan KUA. Hasil “memeras keringat” itu telah berbuah. Saat ini, kedua provinsi tersebut telah menuai hasil dengan banyaknya permohonan pembangunan gedungbalai nikah dan manasik haji yang disetujui oleh Bappenas dan Kementerian. Perjuangan kedua provinsi ini mendapat apresiasi patut ditiru oleh propinsi lainnya.
Sementara itu dalam kunjungan bimasislam ke Kanwil Kemenag Propinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa provinsi yang diapit oleh Aceh dan Sumatera Barat itu mengusulkan lima lokasi pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun angggaran 2017, usulan tersebut kini memasuki tahap verifikasi di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Salah satu hambatan yang menjadi Penyebab sedikitnya lokasi yang diusulkan oleh Kanwil Sumut (memiliki total 320 KUA) adalah masih banyaknya KUA yang berdiri di atas tanah wakaf.
Di Propinsi Sumatera Utara terdapat dua KUA yang gedungnya terancam diambil alih. Pertama, dikarenakan tanahnya tidak mempunyai status yang kuat untuk mendirikan gedung KUA. Kedua, KUA tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah.
Permasalahan status tanah masih menjadi kendala yang cukup rumit untuk diselesaikan dalam proyek SBSN ini. Status tanah wakaf pada KUA juga menjadi permasalahan yang terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
(afif-sigit/bimasislam)
