Tanpa Riba, Program BMM-MADADA Kemenag Salurkan Modal Usaha untuk 8.600 Mustahik

 

Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI, M. Imdadun Rahmat, menyebut skema BMM–MADADA sebagai langkah konkret menghadirkan keadilan ekonomi berbasis masjid. Setiap masjid, kata dia, menerima dana awal sebesar Rp150 juta yang kemudian disalurkan kepada sekitar 50 penerima manfaat dengan pinjaman bergulir rata-rata Rp3 juta tanpa bunga.

 

“Program ini lahir dari semangat memutus mata rantai utang tidak sehat, sekaligus menghadirkan pembiayaan mikro syariah yang adil dan memberdayakan,” ujarnya.

 

Menurut Imdadun, masih banyak masyarakat kecil yang terjerat pinjaman berbunga tinggi, baik dari rentenir maupun _online loan._ Program BMM hadir sebagai solusi berbasis masjid yang menggabungkan kepercayaan sosial dan prinsip keadilan Islam. “Ada pedagang kecil yang hanya butuh Rp3 juta, tapi karena terjerat bunga, hutangnya bisa berlipat hingga Rp15 juta. Di sinilah BMM bekerja, memberi akses modal tanpa riba agar ekonomi umat tumbuh sehat,” jelasnya.

 

Ia mengatakan, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga instrumen sosial yang berperan membangun kemandirian jamaah. Sejak masa Rasulullah, masjid menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pengelolaan _baitul mal._ “Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas umat. Semangat itu yang kita hidupkan kembali melalui BMM–MADADA agar masjid benar-benar menjadi poros pemberdayaan umat,” tuturnya.

 

Imdadun juga mengapresiasi kehadiran Kemenag dalam program MADADA yang berperan sebagai pendamping dan penguat sistem kelembagaan masjid. Ia menyebut kemitraan ini sebagai sinergi struktural dan non-struktural yang saling menguatkan. “Kemenag lembaga struktural, BAZNAS lembaga non-struktural. Maka yang non-struktural ini harus bersandar pada yang struktural. Ini kemitraan yang memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan dana umat,” tambahnya.

 

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menyebut, Kemenag akan terus memperluas implementasi program MADADA di berbagai provinsi. Targetnya, setiap wilayah memiliki minimal satu masjid inovatif yang berfungsi sebagai pusat dakwah, literasi keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. “Kita ingin masjid menjadi ruang yang hidup, produktif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

 

Arsad menuturkan, Kemenag tidak hanya hadir sebagai mitra administrasi, tetapi juga sebagai pendamping peningkatan kapasitas takmir masjid. Setiap masjid penerima program akan dibina dalam manajemen kelembagaan, transparansi keuangan, serta tata kelola berbasis akuntabilitas publik. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dana umat dikelola secara amanah, transparan, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi jamaah,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, perluasan program MADADA ke depan juga akan melibatkan mitra strategis lintas sektor. Kemenag tengah menjajaki kerja sama dengan lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memperkuat aspek moderasi beragama dan ketahanan sosial berbasis masjid. “Masjid harus menjadi episentrum harmoni sosial dan ketahanan ekonomi. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi sangat penting agar dampaknya semakin luas,” katanya.

 

Menurutnya, program BMM–MADADA telah terbukti memperkuat peran masjid dalam menyeimbangkan fungsi spiritual dan sosial ekonomi. Di banyak daerah, masjid-masjid penerima program berhasil menumbuhkan usaha kecil jamaah dan meningkatkan taraf hidup warga sekitar. “Inilah wujud nyata Islam _rahmatan lil ‘alamin_ dalam konteks pembangunan umat,” ujar Arsad.

 

Ia menutup dengan menekankan pentingnya menjadikan masjid sebagai model inovasi sosial yang berkelanjutan. “Kita tidak hanya membangun masjid yang megah, tetapi juga masjid yang berdaya, yang mampu menciptakan peluang, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan ekonomi jemaah. Inilah arah dakwah pembangunan yang kini kita dorong bersama BAZNAS,” pungkasnya.

 

An/Mr