Thomas Djamaluddin: Kriteria Visibilitas Hilal Diharapkan Bisa Menyatukan Metode Hisab dan Rukyat

Jakarta, bimasislam– Penyatuan kalender hijriyah secara global dinilai sangat krusial dan harus segera direalisasikan. Ketika terjadi perbedaan antar negara dikawatirkan akan muncul keragu-raguan di kalangan umat Islam terkait standar kalender yang dirujuk.
 
Demikian disampaikan Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika LAPAN dalam Seminar Internasional Fiqih Falak di Jakarta, Selasa (29/11) yang dihadiri delegasi dari beberapa negara.
 
Penyatuan kalender Hijriyah ini terutama terkait dengan penentuan waktu-waktu ibadah wajib di dalam Islam, yakni di tiga bulan penting Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
 
Secara umum, menurut Thomas, metode penentuan awal bulan hijriyah yang terkait dengan waktu ibadah terbagi dua pendapat. Pertama rukyatul hilal atau pengamatan bulan sabit muda pada akhir setiap tanggal 29 bulan hijriyah yang didahului dengan perhitungan astronomis (hisab). Kedua, berdasarkan hisab saja dengan kriteria tertentu.
 
“Persoalannya, ketampakan (visibilitas) hilal bisa berbeda-beda antar wilayah, baik karena sifat fisik hilal, maupun karena faktor cuaca. Sementara kriteria hisab (bagi yang hanya berdasar pada hisab) pun masih beragam,” katanya.
 
Karena itu, menurut Thomas, untuk mendapatkan kesatuan umat dalam penentuan awal bulan hijriyah, langkah yang harus dilakukan adalah mensinergikan hisab dan rukyat dengan dua cara.
 
“Pertama, menyatukan kriteria hisab. Kedua, kriteria yang dirumuskan harus memperhatikan faktor ketampakan atau visibilitas hilal,” ungkapnya. Upaya tersebut diharapkan dapat menghilangkan perbedaan keputusan hisab atau hasil perhitungan di satu sisi dan di sisi lain dapat menyatukan antara metode rukyat dan hisab.
 
Pada Kongres Internasional Kesatuan Kalender 2016 di Istanbul Turki antara lain direkomendasikan sistem kalender global menggunakan kriteria visibilitas hilal dengan standar awal bulan dimulai pada saat maghrib di wilayah manapun dengan elongasi bulan atau jarak bulan-matahari lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.
 
Kriteria ini berlaku dengan catatan awal bulan terjadi jika kriteria visibilitas hilal terpenuhi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia baru belum terbit fajar.
 
Menurut Thomas, rekomendasi kongres di Istanbul itu cukup optimistik, tapi tidak cukup untuk diterapkan secara global. Misalnya beda waktu antara Amerika Selatan (wilayah daratan paling Barat) dengan Samoa (wilayah paling Timur) adalah 20 jam yang menyebabkan perbedaan rata-rata tinggi bulan sekitar 10 derajat.
 
“Dengan kriteria Istanbul 2016 akan timbul masalah pada wilayah yang posisi bulan masih negatif di wilayah Timur, sementara kriteria visibilitas sudah hilal sudah terpenuhi di wilayah Barat,” ujarnya.
 
Di hadapan para ahli falak termasuk delegasi luar negeri dalam kesempatan itu diusulkan proposal baru terkait penyatuan kalender hijriyah global itu yaitu elongasi bulan menjadi 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat, sementara poin penting yang diajukan adalah rujukan atau markaz yang digunakan untuk usulan baru ini adalah Indonesia Barat.
 
Alasannya, beda waktu antara Indonesia Barat dan Samoa di batas tanggal internasional adalah 6 jam yang menyebabkan perbedaan tinggi hilal sekitar 3 derajat.
“Ketika di Indonesia Barat tinggi bulan sudah di atas 3 derajat, di wilayah sekitar garis tanggal internasional tinggi bulannya sudah positif atau di atas ufuk. Sementara pada saat yang sama di Timur Tengah, tinggi bulan sudah lebih dari 5 derajat sesuai dengan tinggi minimal pada kriteria Istanbul 2016,” demikian Prof Thomas.
 
Pada kesempatan itu selain kriteria tunggal, juga diusulkan perlunya kesepakatan mengenai batas tanggal serta otoritas tunggal dalam penyatuan kalender hijriyah. Namun sampai berita ini ditulis, seminar internasional fiqih falak masih berlanjut dan belum menghasilkan rekomendasi apapun.
 
(KHoirul Anam-syam/foto: bimasislam)