Wakili Menag, Muhammadiyah Amin Tegaskan Pentingnya Sinergi dalam Pengembangan Wakaf

Jakarta, bimasislam – Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam, Muhammdiyah Amin menegaskan bahwa seluruh jajaran BWI pusat dan daerah perlu memberi perhatian serius terhadap penanganan isu-isu aktual perwakafan.
 
“Pemerintah dan BWI saya kira perlu menjalin sinergi pemikiran dengan multi stakeholders seperti dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pengembangan wakaf  untuk kesejahteraan umat”, ujar Muhammadiyah Amin saat membuka Rakornas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi se Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (5/9).
 
Dikatakan Amin, seiring dengan kondisi dinamis pasca lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan berbagai langkah dalam upaya menggerakkan dan menfasilitasi terwujudnya pengelolaan wakaf secara profesional, amanah, dan bermanfaat bagi umat sesuai tujuan wakaf itu sendiri.
 
“Satu hal yang patut dicatat, pemerintah telah meluncurkan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 27 Juli 2017 lalu. Masyarakat Indonesia tentu menunggu langkah KNKS yang diharapkan semakin mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional”, terang Amin.  
 
Mantan RektorIAIN Gorontalo ini juga mengungkapkan jika Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang disusun oleh Bappenas, diasumsikan 70 persen atau Rp 509,6 triliun sumber keuangan syariah di Indonesia berasal dari dana zakat dan wakaf.
 
Hal ini, lanjut Amin sekaligus menjadi tantangan bagi segenap pemangku kepentingan perwakafan, khususnya, untuk melakukan akselerasi pengembangan wakaf secara produktif, termasuk memaksimalkan upaya menggalang potensi wakaf uang.
 
Amin lantas mencontohkan di negara Singapura yang notabene bukan negara Islam dan penduduknya bukan mayoritas muslim, namun wakaf yang dikelola Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS) memiliki, aset produktif berupa 114 ruko, 30 perumahan dan 12 gedung apartemen dan perkantoran.
 
Bahkan, di Saudi Arabia, wakaf memiliki bentuk bermacam-macam, seperti hotel, tanah, bangunan rumah untuk penduduk, toko, kebun, di samping bangunan masjid yang besar dan megah.
 
Sementara itu, pengelolaan aset wakaf di tanah air menurutnya jauh lebih kompleks permasalahannya dibanding di negara-negara Islam lainnya. “Permasalahan aktual perwakafan yang dewasa ini masih dirasakan adalah belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf”, ungkap Guru Besar ilmu hadis ini.
 
Oleh karena itu, Amin berharap penguatan platform regulasi, penataan organisasi dan perbaikan kinerja pengelolaan wakaf merupakan langkah yang perlu dimaksimalkan oleh BWI bersama Kementerian Agama.
 
“Saya berharap, agenda-agenda strategis pengelolaan aset wakaf perlu secara terus-menerus menjadi perhatian kita bersama. Dalam kaitan ini, BWI dan Kementerian Agama harus mempererat koordinasi dan basis kerjasama. Di samping itu, menggerakkan partisipasi multi stakeholders baik di pusat maupun di daerah”, pungkasnya.    
 
Hadir saat pembukaan, ketua harian BWI Slamet Riyanto dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi Tohor. Rakornas sendiri diikuti 100 peserta perwakilan dari 34 provinsi dan dari Kementerian Agama. Acara diselenggarakan tanggal 5-7 September 2017.
 
(syamsuddin/bimasislam)