Wujudkan Layanan Berdampak, KUA Diminta Hadir sebagai Ruang Aman untuk Curhat dan Berkonsultasi

Jakarta, Bimas Islam — Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Lubenah Amir, mengungkapkan, Kantor Urusan Agama (KUA) harus hadir sebagai ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan keluarga dan sosial.

Menurutnya, masyarakat yang tengah menghadapi persoalan keluarga dan sosial lebih membutuhkan pendengar yang baik sebelum memberikan solusi.

"Permasalahan masyarakat itu sering kali hanya butuh didengarkan. Ketika mereka bisa mengungkapkan unek-unek dan persoalannya, setengah dari masalah mereka sebenarnya sudah terselesaikan,” ujar Lubenah dalam kegiatan Klasifikasi Indikator dan Penghitungannya yang digelar Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Lubenah mengajak seluruh jajaran KUA untuk menyiapkan diri menjadi sahabat dan pendamping masyarakat. Menurutnya, kemampuan mendengarkan secara penuh merupakan bagian penting dari pelayanan keagamaan yang berdampak.

Ia menilai masih banyak keluarga yang menghadapi persoalan rumah tangga, konflik antaranggota keluarga, hingga luka batin yang membutuhkan pendampingan dan perhatian.

“Banyak keluarga di luar sana yang harus kita bantu untuk menyembuhkan luka batinnya. Karena itu, mari kita siapkan telinga kita untuk menjadi teman curhat mereka,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Lubenah juga mendorong penguatan kolaborasi dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Menurutnya, berbagai layanan konseling dan pendampingan keluarga dapat dioptimalkan melalui kerja sama yang lebih erat antara KUA dan BP4.

Selain membahas penguatan peran sosial KUA, Lubenah meminta peserta memberikan masukan terkait penyusunan instrumen kelembagaan KUA, termasuk klasifikasi KUA, standar operasional, identitas layanan, hingga dukungan operasional yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan KUA di wilayah perkotaan tidak dapat disamakan dengan KUA di daerah terpencil. Karena itu, kebijakan yang disusun harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal.

Menutup arahannya, Lubenah mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyusun langkah-langkah strategis guna memperkuat peran KUA agar lebih berdampak, seperti yang ditekankan Menteri Agama Nasaruddin Umar. "KUA adalah wajah Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat. Mari bersama-sama mewujudkan KUA yang profesional, berdampak, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Mutu Layanan KUA, Wildan Hasan Syadzili, mengatakan, Kementerian Agama tengah menyiapkan sejumlah instrumen penguatan kelembagaan KUA, mulai dari standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), hingga klasifikasi KUA.

Menurutnya, berbagai instrumen tersebut perlu segera ditetapkan agar layanan KUA memiliki arah yang jelas dan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat. “Masyarakat membutuhkan solusi melalui penyediaan layanan KUA, segera. Diskusi ini penting, tapi harus ada ujungnya. Setelah ditetapkan dan diberlakukan, lalu ada dinamika baru terjadi di masyarakat, kita sesuaikan lagi. Seperti itu pola kerja di dunia pelayanan publik,” ujar Wildan.

Ia menambahkan, Kementerian Agama juga tengah mendorong pengukuran dampak layanan keagamaan yang dilakukan KUA dan penyuluh agama. Dengan demikian, manfaat layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlihat secara lebih konkret.

“Kita perlu mengkuantifikasi berbagai kebijakan dan layanan yang kita miliki agar dampaknya dapat diukur secara nyata,” katanya.

Selain itu, Kementerian Agama tengah menyiapkan klasifikasi KUA sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan layanan masyarakat. Setelah pembahasan klasifikasi rampung, akan dilakukan finalisasi penggunaan tagline ‘KUA Pusat Layanan Keagamaan’ sebagai identitas layanan KUA ke depan.

Mr