Jakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pembinaan dan standardisasi SDM takmir, penyediaan fasilitas ramah difabel, pemberdayaan UMKM di sekitar masjid, serta literasi keagamaan yang relevan untuk generasi muda.
“Kemenag juga mendorong pengembangan program Fasholatan dengan kreatif melalui buku dan video bagi anak-anak, remaja, dan juga terkhusus baby boomers agar mereka lebih mudah memahami dan semangat ibadahnya lebih tinggi. Dengan cara ini, masjid akan semakin inklusif, ramah, terbuka, berdampak, dan mampu menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) Kemasjidan bertajuk Masjid Berdaya dan Berdampak di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, Arsad Hidayat menekankan pentingnya pendataan masjid dan penguatan program kemasjidan secara menyeluruh. Menurutnya, pengelolaan masjid perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar berdampak luas bagi masyarakat.
“Masjid harus menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Blueprint Pengembangan Masjid hingga Pemetaan Penerima Bantuan
Kasubdit Kemasjidan, Nurul Badruttamam, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola masjid. "Kami berkomitmen menghadirkan masjid yang inklusif, ramah, dan berdampak nyata. Takmir perlu dibekali kapasitas manajerial yang profesional agar mampu mengoptimalkan potensi masjid, termasuk dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain manajemen dan tata kelola, regenerasi remaja masjid, digitalisasi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Subdirektorat Kemasjidan menargetkan percepatan program melalui penyusunan blueprint pengembangan masjid, pemutakhiran profil, pengenalan Mars Masjid, penetapan ikon kemasjidan, produksi film dokumenter sejarah masjid, serta pemetaan penerima bantuan agar tepat sasaran.
“Langkah-langkah ini kami susun sebagai bagian dari upaya menghadirkan masjid yang lebih inklusif, profesional, dan berdaya. Dengan perencanaan yang jelas dan dukungan berbagai pihak, kami optimis masjid dapat tampil kembali sebagai pusat ibadah sekaligus pusat peradaban umat Islam,” tegas Nurul.
Sementara itu, Ketua LTN PBNU, Hamzah Sahal mengungkapkan pentingnya literasi keagamaan dan penguatan budaya berbasis masjid. “Kami mendorong penerbitan kembali buku-buku sejarah kemasjidan, produksi dokumenter, peninjauan kembali status hukum tanah wakaf masjid, pengadaan sumur-sumur masjid, hingga kampanye literasi berbasis digital. Masjid perlu dilihat bukan hanya sebagai ruang sakral, tetapi juga sebagai ruang hidup yang dinamis dan komunikatif,” ujarnya.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa masjid perlu berkembang dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pemberdayaan yang inklusif, ramah, dan berdampak nyata. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat diyakini dapat mengembalikan peran masjid sebagai pusat spiritual, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat.
Jefri/Mr
