Zakat dan Kehadiran Negara

M. Fuad Nasar*
 
Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah pada 622 M. Peristiwa hijrah menjadi starting-point dan membuka babak baru pengembangan Islam ke seluruh dunia.Nabi Muhammad menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai rasul yang menerima wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan sebagai kepala negaraMadinah.
 
Semenjak periode Madinah, di masa nabi dan dilanjutkan oleh sahabat, zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dilembagakan sebagai sumber penerimaan keuangan negara dan instrumen pemelihara keamanan sosial umat Islam. Dalam fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, distribusi dana zakat ditetapkan untuk delapan asnaf sesuai ketentuan Al Quran surat At-Taubah ayat 60. Sementara itu sumber pembiayaan belanja negara lainnya diperoleh dari penerimaan non-zakat, terutama kharaj, jizyah, usyur dan pajak.
 
Segala penerimaan negara di masa Rasulullah dibagikan oleh beliau untuk kemaslahatan umat. Praktek itu menjadi menjadi cikal bakal Baitulmal. Kebijakan keuangan negara Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq secara garis besar sama dengan yang berlaku di masa Rasulullah. Di masa selanjutnya setelah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab melantik beberapa “amil” yang diberi tugas resmi untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Lembaga yang dicetuskan amirul mukminin Umar bin Khattab yaitu Baitulmal menjalankan fungsi sebagai pengelola keuangan negara, termasuk di dalamnya yang bersumber dari penerimaan zakat.
 
Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan obyek penerima zakat atau mustahikdapat dimaknai bahwa zakat adalah subsidi langsungnegara kepada fakir miskinyang sumbernya berasal dari orang-orang kaya atau berkemampuan lebih. Di samping itu zakat tentu juga harus memberi dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah.
 
Di masa Umar bin Abdul Aziz, jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat berkurang bahkan habis sama sekali. Para amil zakat berkeliling di pelosok Afrika untuk membagikan zakat, akan tetapi tak seorang pun yang mau menerima zakat. Para mustahik benar-benar habis secara absolut. Kas negara khususnya zakat pada waktu itu mengalami surplus. Maka redistribusi kekayaan negara diarahkan kepada subsidi pembayaran utang pribadi (swasta) dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya perkawinan. (Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah).                     
 
Pemikir politik Islam klasik, Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah yang terkenal menulis, “...menyangkut kekayaan negara, ada tiga prosedur tindakan yang harus dilaksanakan oleh penguasa dalam menunaikan amanahnya, yaitu menghimpun harta benda dari sumbernya, mendistribusikan sesuai dengan haknya, dan tidak menghalangi bagi yang berhak menerimanya.”
 
Konsep zakat yang berkembang di Dunia Islam semenjak periode awal  kompatibel dengan teori bernegara bukan hanya teori klasik yang dibangun oleh Al Mawardi, melainkan cocok dengan teori negara modern dalam konteks negara bangsa (nation state). Para pemikir ekonomi Islam di abad ini membahasakan dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Menurut Monzer Kahf, tujuan utama zakat adalah untuk keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.
 
Zakat pada dasarnya harus dikelola oleh lembaga yang mempunyai legalitas resmi dari pemerintah, Menurut format modern di sejumlah negara muslim, lembaga pengelola zakat dibentuk berdasarkan undang-undang. Pengelolaan zakat yang diorganisir secara teratur memberi manfaat bagi mustahik yakni orang-orang yang berhak menerima zakat. Lebih dari itu, pengelolaan zakat memaknai “kehadiran negara” untuk mensejahterakan rakyat. Saat ini kemampuan keuangan negara kita, dalam neraca APBN dan APBD masih terbatas. Di samping itu, banyak anggaran yang kurang tepat sasaran, seperti terlalu besarnya pagu anggaran belanja pegawai dibanding anggaran untuk rakyat miskin. Korupsi yang kronis menambah jurang kesenjangan sosial ekonomi antara kaum kaya dan miskin. Korupsi melahirkan orang-orang kaya baru yang kekayaannya tumbuh secara tidak wajar di tengah sebagian besar rakyat yang sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 
 
Solusi apa yang dapat dihadirkan sebagai trigger kebijakan pro-poor dalam kehidupan umat Islam di negara kita?
 
Hemat saya, negara harus hadir untuk memperkuat dan memfasilitasi penguatan institusi pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS di seluruh Indonesia. Infrastruktur regulasi berupa undang-undang, penguatan kelembagaan maupun kebijakan perzakatan yang komprehensif dan sistem pengawasan yang efektif oleh regulator  perlu dioptimalkan. Kebangkitan Zakat Indonesia harus digelorakan dengan melibatkan segenap elemen masyarakat dan pemerintah.    
 
*Pegiat zakat dan Plt. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf