Solo, Bimas Islam — Sebanyak 50 amil dari 13 provinsi mengikuti program Amil Professional Certification: Pelatihan Terintegrasi Sertifikasi Profesi Manajer Bidang Operasional Zakat Angkatan I. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial dan profesionalisme sumber daya manusia pengelola zakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Peserta terdiri atas 14 perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 36 perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Mereka berasal dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag melalui LSP Pusbangkom SDM Pendidik dan Keagamaan, serta UIN Raden Mas Said Surakarta.
Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pengelolaan zakat yang profesional. Menurutnya, peningkatan kapasitas amil membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi pentaheliks dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor zakat. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, BAZNAS, dan LAZ diperlukan untuk membangun ekosistem pengelolaan zakat yang profesional, kompeten, dan akuntabel. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan dan praktik terbaik pengelolaan zakat, tetapi juga mengikuti uji kompetensi tingkat manajerial yang dikawal langsung oleh LSP Pusbangkom,” ujar Muhibuddin di Solo, Jumat (6/11/2026).
Mengacu pada Standar Kompetensi Nasional
Pelatihan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pembelajaran asinkron, sinkron, dan tatap muka. Materi yang diberikan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat dengan penekanan pada peningkatan kemampuan manajerial peserta.
Kompetensi yang dipelajari meliputi penyusunan strategi penghimpunan zakat, pengembangan produk dan layanan, pengelolaan loyalitas muzaki, pemasaran produk penghimpunan, strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, evaluasi program, pembangunan kemitraan, sosialisasi zakat, pengelolaan keuangan kegiatan, serta penyusunan laporan keuangan.
Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kemenag, Ruchman Basori, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital dan perubahan dunia kerja. Menurutnya, kompetensi amil perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan zakat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Senada dengan itu, Sekretaris BMBPSDM Kemenag, Wawan Djunaedi, menilai standardisasi kompetensi diperlukan untuk mencetak tenaga amil yang profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
“Standardisasi keahlian pengelola zakat sangat mendesak untuk mengakselerasi tenaga profesional. Melalui sertifikasi kompetensi ini, para amil dipastikan memiliki kualifikasi yang teruji dan diakui, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat dan muzaki, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional,” ungkap Wawan.
Sertifikasi Harus Diterapkan dalam Pengelolaan Zakat
Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Toto Suharto, mengingatkan bahwa sertifikasi bukanlah akhir dari proses pengembangan profesionalisme amil. Kompetensi yang diperoleh harus diterapkan dalam praktik pengelolaan zakat, terutama untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga.
“Setelah lulus ujian dari BNSP dan dinyatakan kompeten, para amil harus terus terpacu untuk menjadi Asesor Kompetensi (Askom) serta aktif berliterasi digital. Di era saat ini, pengawasan transparansi, integritas, akuntabilitas, serta pemanfaatan media digital dan teknologi pembayaran zakat seperti QRIS sangat kunci untuk memberdayakan masyarakat secara nyata,” tegas Toto.
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, peserta mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor dari LSP Pusbangkom SDM Pendidik dan Keagamaan. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi yang diikuti.
Melalui program ini, Kementerian Agama berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat agar tata kelola zakat semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan dampak nyata bagi masyarakat.
Yazed-Ramdhan/Sigit K
