Kota Bandung, Bimas Islam -- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama, Adib menyampaikan, beragamnya metode penentuan awal bulan Hijriah menjadi perhatian pemerintah dalam mencari titik temu.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Diseminasi Nasional Penerapan Kriteria MABIMS (Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk Wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (12/7/2023).
Ia mengatakan, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang beragam, juga memiliki keragaman dalam metode penentuan awal bulan Hijriah.
Ia mengungkapkan, "perbedaan tersebut jangan dijadikan fokus utama, tapi bagaimana membangun dialog antarkelompok dalam penentuan awal bulan Hijriah, sehingga ada titik temu."
"Perbedaan seperti ini merupakan suatu hal yang telah ada sejak zaman dahulu, dan yang harus menjadi fokus perhatian kita bukanlah perbedaannya, melainkan bagaimana cara menyikapinya," imbuhnya.
Pemerintah, menurutnya, telah melakukan berbagai upaya untuk menyikapi perbedaan tersebut, salah satunya dengan melakukan studi dan kajian untuk mencari satu kriteria yang bisa disepakati bersama. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah untuk membangun dialog bersama pondok pesantren dan lembaga falak di Indonesia dalam menemukan titik temu.
"Di kesempatan yang baik ini, kami mengundang perwakilan pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga falak di Indonesia untuk duduk bersama dan berdiskusi tentang kalender Hijriah/kamariah di Indonesia," ucapnya.
"Kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan pemerintah berdasarkan kriteria baru MABIMS merupakan kesepakatan bersama untuk mencari titik temu antara pengamal rukyatulhilal dan pengamal hisab," lanjutnya.
Untuk diketahui, kriteria baru MABIMS yang diterapkan pada awal Ramadan 2022 yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Di akhir sambutan, ia berharap kepada peserta untuk berpartisipasi menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang kriteria baru MABIMS. Ia ingin, pondok-pondok pesantren di Indonesia dapat bekerja sama dan menjadi mitra pemerintah untuk mengayomi dan memberi pemahaman bagi masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, khususnya penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Fn/Mr
Foto: Fadhil N.
Foto: Fadhil N.
