Kulon Progo, Bimas Islam -- Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulon Progo menggelar Rakor Penyelesaian Ruislag (Tukar guling) Tanah Wakaf. Kepala Kankemenag Kulon Progo, Wahib Jamil mengatakan, rakor ini untuk mempercepat penyelesaian beberapa tanah wakaf terdampak proyek strategis pemerintah.
“Untuk pengurusan atau proses ruislag tanah wakaf ini tentu membutuhkan sinergi, konsolidasi, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan terkait ruislag tanah wakaf di Kulon Progo,” kata Wahib dalam sambutannya di Aula Kankemenag Kulon Progo, Kamis (20/10).
Wahib Jamil kembali menekankan pentingnya membangun koordinasi terkait penyelesaian ruislag tanah wakaf. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak menjadi kunci menjalin sinergi, sehingga didapatkan kesepakatan bersama.
"Mari bangun koordinasi untuk mendapat titik temu dari persoalan yang dihadapi selama proses ruislag tanah wakaf ini. Jadi, di sini kita bersama mencari solusi dari persoalan ruislag wakaf yang belum dapat terselesaikan," katanya.
Wahib berharap, rakor tersebut menjadi pintu menjalin koordinasi penyelesaian tanah wakaf. Dia juga berharap, ruislag tanah wakaf dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Kami berharap proses ruislag tanah wakaf terdampak proyek strategis pemerintah ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Tentu, salah satu bukti persoalan ruislag tanah wakaf selesai adalah dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf hasil ruislag tersebut," pungkasnya.
Hadir, perwakilan Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Kesra, BWI, Nazir, Lurah Glagah, Penyelenggara Zawa, dan PT Angkasa Pura. Dalam rakor tersebut juga diserahkan sertifikat tanah wakaf hasil ruislag dari PT Angkasa Pura kepada nazir Masjid Al-Hidayah di Desa Palihan, Kecamatan Temon.
(Rendi)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



