Madiun, Bimas Islam -- Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengapresiasi Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Paham Keagamaan yang dihelat Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kabupaten Madiun. Menurutnya, potensi konflik perlu dimitigasi dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
"Kita semua berkewajiban mewujudkan suasana aman di Kabupaten Madiun. Forum ini memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi serta frekuensi terkait paham keagamaan dan pengamalan ajaran agama, apa pun agamanya," ungkap Ahmad di Madiun, Rabu (28/9/22).
Mitigasi konflik, lanjut Ahmad, perlu dilakukan agar upaya penyelesaian konflik bisa dilaksanakan sesegera mungkin setelah konflik terjadi. Wawasan pencegahan konflik, imbuhnya, juga perlu terus diperbarui seiring berubahnya zaman dan pemahaman masyarakat.
"Penanganan konflik paham keagamaan harus terencana dan sistematis berdasarkan identifikasi dan inventarisasi potensi konflik keagamaan. Libatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik paham keagamaan," ajaknya.
Kepala Kankemenag Kabupaten Madiun, Moh. Badrudin menambahkan, FGD yang menghadirkan narasumber dari Kemenag Pusat ini sejalan dengan program prioritas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berupa Moderasi Beragama, Tahun Toleransi, dan Religiosity Index.
Hadir, Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh), Kusnan, Ketua FKPAI, Mahbubi, perwakilan MUI, FKUB, NU, Muhammadiyah, Kepolisian, perwakilan masyarakat Kristen, Katholik, Hindu, dan Budhha. Hadir sebagai narasumber, Perwakilan Subdit Bina Paham Keagamaan Ditjen Bimas Islam Kemenag, M. Syafaat.
(Pirman)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



