Manado, Bimas Islam -- Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024 Zona E di Manado, Sulawesi Utara, Senin hingga Jumat (9-13/9/2024). SPARK Zona E yang meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara ini menjadi zona terakhir yang digelar tahun 2024.
SPARK merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kepekaan dan kecakapan teknis bagi para penyuluh agama dan penghulu dalam menangani atau mencegah konflik sosial berdimensi keagamaan.
Kegiatan itu melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari perwakilan Kodim 1039 dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) perwakilan Polresta Manado.
Selain menjadi pembeda dari kegiatan SPARK sebelumnya, keterlibatan kedua institusi tersebut diharapkan dapat memperkaya cara pandang dan pemahaman peserta dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik di wilayahnya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib menyampaikan, Indonesia memiliki keragaman dan kebinekaan yang sangat tinggi. Di samping menjadi kekayaan dan anugerah yang harus disyukuri, keragaman itu juga menjadi tantangan besar dalam membangun kolaborasi dan mewujudkan harmoni.
"Kita tahu, Indonesia adalah bangsa dengan tingkat diversity yang sangat tinggi. Kita menyadari bahwa di dalamnya ada potensi konflik keragaman. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kewaspadaan, sehingga segala jenis potensi konflik apa pun bentuknya, betul-betul bisa kita mitigasi, antisipasi, dan cegah," ujarnya melalui secara virtual dalam kegiatan SPARK Zona Sulawesi di Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (9/9/2024) malam.
Adib menekankan, upaya pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tidak bisa dilakukan hanya oleh Kemenag. Upaya itu mesti melibatkan berbagai komponen, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, hingga Polri.
Adib berharap, SPARK bisa menjadi pilot project untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam menjaga kondusivitas, merawat harmoni, serta menjaga keragaman. "Mudah-mudahan SPARK angkatan terakhir di tahun 2024 ini yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mampu membangun komunikasi dan kolaborasi, serta menjadi model bagaimana membangun harmoni dan kedamaian masyarakat," harapnya.
Sementara itu, Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Dedi Slamet Riyadi menyampaikan, pada tataran praktis, konflik-konflik sosial yang dipicu, dipantik, atau didorong sentimen keagamaan masih kerap terjadi. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata terjadi 30 konflik sosial berdimensi keagamaan setiap tahunnya. Sebagian besar konflik yang terjadi adalah konflik interumat beragama.
"Di Islam, misalnya, karena banyaknya kelompok, paham, ajaran, dan aliran, saat ini masih kerap terjadi konflik sosial keagamaan yang dipicu oleh masalah-masalah keagamaan. Belum lagi konflik yang diakibatkan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)," paparnya.
Saat ini, imbuh Dedi, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan konflik sosial berdimensi keagamaan, di antaranya kasus pengungsi akibat konflik keagamaan di Sidoarjo.
"Di Rusunawa Sidoarjo masih ada sekitar 68 Kepala keluarga yang belum bisa pulang dan menetap kembali di kampung halamannya di Sampang Madura. Upaya pemulangan para pengungsi itu mesti melibatkan kerja sama berbagai pihak. Pekerjaan rumah lainnya adalah pemulangan para pengungsi korban konflik sosial berdimensi keagamaan di Mataram, NTB. Para pengungsi itu telah menetap di asrama transito selama kurang lebih 16 tahun dan hingga saat ini masih belum bisa pulang ke kampung halamannya," tuturnya.
SPARK Zona Sulawesi ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari Penyuluh Agama Islam dan Kristen, penghulu, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Sebelumnya, Kemenag mengelar SPARK Zona A yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung yang digelar di Jakarta. Sementara untuk Zona B yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta digelar di Solo.
Zona C yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digelar di Jakarta, dan Zona D meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat digelar di Surabaya.
Ba/Mr
