Jakarta, Bimas Islam --- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin menyampaikan pentingnya infrastruktur sosial sebagai komponen utama dalam mendapatkan stabilitas sosial dan politik.
"Indonesia termasuk negara yang memiliki stabilitas politik sangat bagus dan pantas menjadi model bagi negara muslim lain karena memiliki kekhasan dan keunikan, yaitu adanya infrastruktur sosial yang sangat kokoh," ungkap Dirjen saat menjadi narasumber dalam Mudzakarah Pembina Rohani Islam dan Pengelola Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN di Novotel Mangga Dua Square, Selasa (30/3/21) malam.
Menurut Dirjen, hal ini patut disyukuri mengingat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi baik di bidang agama, sosial, suku, ras, termasuk kondisi geografis.
"Kita memiliki basis sosial keislaman. Kita mempunyai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang secara umum memiliki faham keagamaan moderat," tambahnya.
Meski demikian, Dirjen mengingatkan adanya pengaruh globalisasi baik di bidang politik, ekonomi, maupun teknologi informasi. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik demi menjaga kenyamanan dan kedamaian di Indonesia.
"Kita fokus menyampaikan dan mewujudkan moderasi beragama karena itulah yang mengantarkan kita pada kehidupan yang damai dan tenteram sehingga Indonesia diakui dunia sebagai negara dengan stabilitas politik dan sosial yang bagus," pungkas Dirjen.
Mudzakarah ini dibuka oleh Staf Khusus Menteri Agama, Nuruzzaman yang mewakili Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Selain Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, pemateri dalam Mudzakarah ini adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Muhammad Jusuf Kalla.
Hadir dalam Mudzakarah ini, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammad Fuad Nasar, Direktur Penerangan Agama Islam, Juraidi, dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Mohammad Agus Salim.
(Pirman)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



