Dirjen Bimas Islam Paparkan Capaian Program Kampung Zakat

Jakarta, Bimas Islam --- Program Kampung Zakat yang diinisiasi Kemenag sejak tahun 2018 di beberapa daerah telah membuahkan hasil. Hal ini seperti diungkap Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam Webinar Nasional Festival Literasi Zakat 2021 yang diselenggarakan Ditjen Bimas Islam, Selasa (7/9/2021).

Kamaruddin mengatakan, melalui program itu setiap daerah Kampung Zakat mendapat bantuan senilai Rp 50 juta.

“Dukungan Kemenag dalam zakat dan wakaf, yaitu bantuan kepada duafa dan mustahik di Kampung Zakat dengan nominal Rp 50 juta di setiap lokasi,” kata Kamaruddin.

Kamaruddin menambahkan, pembinaan Kampung Zakat telah berhasil menciptakan masyarakat yang produktif. Kampung Zakat, sambung Kamaruddin, juga telah mengubah masyarakat dari mustahik menjadi muzakki.

“Jadi kami mempunyai desa binaan, ada beberapa aktivitas kegiatan dilakukan di desa tersebut, di sana kami meningkatkan literasi masyarakat di bidang zakat,” ujar Kamaruddin.

Kamaruddin melanjutkan, dalam melakukan pembinaan Kampung Zakat tersebut, Kemenag juga berkolaborasi dengan Baznas Kabupaten/Kota.

“Dalam pemberdayaan masyarakat kita juga bersinergi dengan Baznas Kabupaten/Kota, kita berkontribusi bersama-sama memberdayakan, memberikan afirmasi, memberikan bantuan kepada kampung-kampung zakat. Alhamdulillah sudah banyak di antara mereka yang tadinya tertinggal, bertransformasi menjadi desa produktif dengan aktivitas UMKM,” tandas Kamaruddin.

Program Kampung Zakat yang dimulai sejak tahun 2018 tersebar di Dusun Longserang Timur, Kab. Lombok Barat (NTB), Desa Ciladaeun, Kab. Lebak (Banten), Desa Jenilu, Kab. Belu (NTT), Desa Sidomulyo, Kab. Seluma (Bengkulu), Desa Talaga Jaya, Kab. Halmahera Timur (Maluku Utara), Desa Harapan Jaya, Kab. Raja Ampat (Papua Barat), Desa Sulung, Kab. Sambas (Kalimantan Barat), Desa Sambas (Kalimantan Barat), Bantar Gebang (Bekasi), Inhil (Riau), Donggala (Sulawesi Tengah) dan Aceh Singkil (Aceh).

Pilihan lokasi program ini mengacu pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015.

(Fadly)