Depok, bimasislam --- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Bimas Islam selalu melakukan perbaikan dan pengembangan dalam hal layanan kepada masyarakat. Bentuk layanan yang paling dominan di Ditjen Bimas Islam adalah layanan KUA.
Demikian disampaikan Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam di Depok, Rabu (7/11) malam.
Pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang utama. "Melayani masyarakat adalah hal mulia. Jadi, jangan sampai ketika melayani muncul perasaan hina," jelas Dirjen.
Pada era media sosial sekarang ini menurut Dirjen, apapun yang Kemenag buat, maka akan selalu dicari celahnya untuk menciptakan citra negatif masyarakat terhadap Kemenag. Pada Kementerian Agama, dijelaskan Dirjen, bahwa ada dua layanan yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu layanan Haji dan layanan KUA. "Kalau dilihat dari jumlah umat Islam yang dilayani, maka layanan KUA yang terbesar, karena peristiwa nikah pada Tahun 2018 mencapai 1,9 juta lebih pasang calon pengantin," urai Dirjen.
Dari segi waktu, mantan Rektor IAIN Gorontalo ini menambahkan, bahwa layanan KUA dilaksanakan sepanjang tahun, sedangkan layanan Haji hanya pada waktu tertentu setiap tahunnya.
Oleh sebab itu, dikatakan Dirjen, menjadi tantangan besar ketika pada Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan satu-satunya lembaga/kementerian yang mendapatkan rapor merah adalah KUA.
Sejak itu, Ditjen Bimas Islam terus melakukan perubahan hingga Tahun 2018, keseriusan dalam perbaikan layanan ini menghasilkan penghulu inspiratif yang mendapat apresiasi dari KPK, yaitu Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang Penghulu pada KUA Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.
Oleh KPK, Bakri tercatat sebagai aparatur negara yang paling banyak melaporkan gratifikasi, 59 kali. “Soal jumlahnya memang relatif, yaitu sekitar Rp. 4,2 juta. Namun spiritnya patut kita teladani," kata Dirjen.
Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam digelar selama tiga hari, mulai Rabu (7/11) dan akan berakhir pada Jumat (9/11). Sebanyak 160 orang yang menjadi peserta pada Rakor tersebut adalah perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, staf dan pejabat unit eselon I di lingkungan Kemenag RI.
Selain Dirjen, Narasumber lain yang dihadirkan merupakan pejabat dari Kementerian dan lembaga negara seperti Sekjen Kemenag RI, Ketua Komisi VII DPR RI, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, dan Pusat Inovasi Layanan Publik LAN.
Penulis : nhkurniawan
Editor : nhkurniawan
Foto : bimasislam
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Kemenag Ingatkan Peran Strategis Masjid sebagai Pemersatu Umat
Surabaya, Bimas Islam — Kementerian Agama mengingatkan pentingnya mengoptimalkan peran masjid sebagai pemersatu umat sekaligus pusat dakwah, pendidikan, dan…



