Dirjen: Pemerintah Berkomitmen Perhatikan Hak Disabilitas

Jakarta, bimasislam --- Sesuai amanat konstitusi pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 4.

Atas dasar itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Muhammadiyah Amin saat mengisi acara Focus Group Discussion (FGD) Mengarusutamakan Kebijakan & Pelayanan Keagamaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jl. Kramat Raya, Kamis (23/5).

“Pembangunan di bidang agama, termasuk di dalamnya memberikan pemahaman keagamaan kepada warga negara disabilitas menjadi upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi”, ungkap Dirjen, Muhammadiyah Amin.

Dikatakan Dirjen bahwa ikhtiar pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas selama ini telah dan terus akan menjadi program prioritas. Hal itu dikatakan Amin, adalah salah satu kebijakan yang mendukung terciptanya pemenuhan layanan keagamaan inklusif bagi disabilitas.

Dirjen mencontohkan, Masjid As-Syifa di Jakarta Selatan dapat menjadi sampel layanan Masjid yang Ramah Disabilitas. “Ada satu Masjid As-Syifa bertempat di Jagakarsa Jaksel dapat dinobatkan menjadi Masjid Ramah Disabilitas, dan kedepan bersama dengan adanya tempat wudhu, penyediaan kursi roda maupun tempat shalat yang ramah tersebut kami akan jadikan sebagai pilot percontohan bagi Masjid lainnnya”, ujar Dirjen.

Selain itu, Dirjen juga menyampaikan beberapa program Kementerian Agama yang selama ini telah memberikan perhatian penuh terhadap kelompok disabilitas.

Progam-program yang sudah dilaksanakan Kementerian Agama adalah penerbitan Al-Qur’an Braille, penerbitan Buku Fikih Ibadah Braille, Pemberian bantuan Operasional kepada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Pengadaan Buku Fikih Disabilitas Tahun, Festival Seni Budaya Islam Bagi Penyandang Tunanetra, Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional yang dikhususkan kepada Disabilitas Netra dan rutin menyelenggarakan Workshop Literasi Islam berwawasan Moderat bagi Disabilitas Netra.

Ditempat yang sama, Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj menegaskan Nahldatul Ulama mendukung penuh program pemerintah terkait pemenuhan hak-hak disabilitas.

“Alhamdulillah, terimakasih pak Dirjen sudah hadir di PBNU, tentu PBNU mendukung program pemerintah (Ditjen Bimas Islam-red)”, ujar Kyai Said.

Para disabilitas, lanjut Kyai Said, tidak hanya harus difasilitasi kebutuhan fisiknya tetapi harus diajak bersama-sama membangun bangsa karena para penyandang disabilitas itu juga memiliki banyak kelebihan yang setara.

“Kebutuhan mereka terkait fasilitas di tempat ibadah dan lain-lain memang perlu, tapi juga yang lebih penting adalah, kita memfasilitasi bagaimana mereka bisa mengeluarkan kemampuan keilmuannya”, jelas Kyai Said.

Di depan para komunitas disabilitas, Kyai Said juga menceritakan asbabun nuzul turunnya surah ke-80 Alquran, Abbasa dimana ayat itu turun untuk menegur Nabi Muhammad agar memperhatikan para penyandang disabilitas, yang dalam konteks itu adalah sosok netra Abdullah bin Ummi Maktum.

Diceritakan Kyai Said, bahwa Islam tidak boleh membeda-bedakan antara yang disabilitas dan yang bukan. Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi Muhammad Saw senantiasa memberikan dan menjaga rasa hormatnya kepada para penyandang disabilitas. Bahkan di masa Rasulullah, beberapa penyandang disabilitas tercatat pernah diberi kepercayaan untuk menduduki posisi penting di masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan atas Kerjasama Lakpesdam PBNU, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, YAKKUM dan TAF ini dihadiri 40 orang peserta, diantaranya Pimpinan PBNU, Pejabat Esselon IV Dit. Urais Binsyar, Dit. Penais, Dit. Bina KUA, Dit. Pondok Pesantren, Dit, KSKK Madrasah, Biro Humas Data Kementerian Agama dan Organisasi Disabilitas Indonesia, dan Organisasi Sipil Mitra Inklusif.

Penulis: Syamsuddin
Editor: Syafaat
Foto: bimasislam