Jakarta, Bimas Islam --- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi perbedaan, termasuk yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadan 1443 H.
Ajakan ini disampaikan Dirjen saat membuka Harmonisasi dan Sinkronisasi Layanan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Ditjen Bimas Islam yang dihadiri pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Urais dan Binsyar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (28/3).
“Tahun ini potensi perbedaannya (penetapan awal Ramadan) sangat besar sekali. Saya berharap kita semua bisa menjelaskan kepada masyarakat, kalau pun kita berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai,” kata Dirjen pada acara yang juga dihadiri Kabid Urais Kanwil Kemenag se-Indonesia ini.
Menurut Dirjen, perbedaan merupakan sesuatu yang lumrah di Indonesia. Untuk itu, Dirjen mengajak semua elemen masyarakat untuk menghargai pendapat dari orang lain, termasuk dalam menentukan awal Ramadahn 1443 H.
“Inilah karakter negara, bangsa yang berasaskan Pancasila. Kita sebagai penyelenggara negara tidak bisa memaksakan. Beda dengan negara agama, negara teokrasi seperi Arab Saudi yang memiliki kewenangan terkait agama, misalnya negara sudah bilang puasa, tidak boleh ada yang tidak puasa,” ujarnya.
Sementara, imbuh Guru Besar Ilmu Hadits di Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar ini, Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara yang beragama, di sisi lain berdemokrasi.
“Negara kita tidak bisa memaksakan ketika sudah terkait dengan keyakinan, pengamalan ajaran agama, pemerintah tidak bisa memaksakan pendapatnya. Jadi kita harus menerima perbedaan ini, kita harus menghargai dan memahami. Kita tak hanya memahami dan menghargai, tapi juga harus memahamkan orang lain tentang pentingnya saling memahami dan menghargai,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kemenag akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1443 H pada Jumat, 1 April 2022 petang. Sebagaimana biasa, sidang yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kemenag ini akan didahului Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag.
(Rendi)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



