Jakarta, Bimas Islam -- Kementerian Agama (Kemenag) memfasilitasi pertemuan sejumlah pakar hisab dan rukyat untuk membahas dinamika terkait akurasi perhitungan astronomi serta pengamatan hilal. Hasil pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu-Kamis (19-20/2/2025) tersebut akan menjadi rujukan dalam Sidang Isbat tahun 2025.
Para pakar yang hadir berasal dari sejumlah lembaga dan institusi, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Planetarium Jakarta, Observatorium Bosscha ITB, Peradilan Agama, Asosiasi Dosen Falak Indonesia, Ahli Hisab Rukyat PBNU, akademisi, serta pakar lainnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, hasil sidang isbat yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan umat. “Kita harus menangkap harapan masyarakat bahwa akan sangat menggembirakan jika Ramadan diawali dan diakhiri secara bersamaan,” ujarnya, Kamis (20/2).
Tradisi hisab dan rukyat yang telah lama diterapkan di Indonesia tetap berada dalam koridor fikih dan keilmuan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif, kata Abu, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap metode penentuan awal bulan Hijriah semakin meningkat, sehingga perbedaan dalam penetapan awal Ramadan dapat disikapi dengan lebih bijak.
“Minggu lalu, kami (Kemenag) mengundang media untuk menyamakan persepsi dan menjaga kondusivitas selama bulan suci. Tentu hal yang sama kami harapkan pada pertemuan ahli hisab rukyat ini,” ungkapnya.
Menurut Abu, kegiatan Pertemuan Ahli Hisab Rukyat menjadi momentum untuk merayakan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, kata Abu, pertemukan itu juga menjadi simbol kerukunan dan toleransi. Untuk itu, tradisi penentuan awal Ramadan yang telah mengakar di Indonesia dan digelar setiap tahun mencerminkan kekayaan keilmuan sekaligus kebersamaan umat dalam menyikapi perbedaan dengan penuh kedamaian.
“Harga toleransi itu mahal, harga merayakan ilmu pengetahuan itu mahal, dan harga menjaga tradisi ini mahal. Semua ini tidak bisa diukur dengan nilai materi,” ungkapnya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan, pertemuan ini menjadi wadah bagi para pakar untuk saling bertukar pandangan berdasarkan keilmuan, latar belakang, dan pengalaman. “Mudah-mudahan bisa mengerucut menjadi satu kesepakatan bersama,” tambahnya.
Menurut Arsad, hasil keputusan sidang isbat yang dilakukan oleh para pakar memiliki dampak yang luas. Tidak hanya berdampak pada sisi agama, Arsad menyebut, keputusan mengenai awal Ramadan dan Syawal juga sangat berpengaruh pada perputaran ekonomi, baik di kota maupun di desa. Karenanya, ia berharap para pakar dapat bekerja sama dan memastikan bahwa sidang isbat mendatang dapat menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi bangsa.
“Para pelaku ekonomi sangat menantikan hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Saya lihat iklan-iklan di televisi sudah menunjukkan suasana Ramadan,” tandasnya.
Wcp/Mr
