Bimas IslamDitjen Bimbingan Masyarakat Islam · Kemenag RI

Kemenag Kawal Legalitas Aset Pengganti Wakaf Terdampak PSN di Sleman

Sleman, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi penyelesaian penggantian harta benda wakaf (ruislag) yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan aset pengganti memiliki legalitas yang jelas melalui pendaftaran dan penerbitan sertipikat wakaf.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Ketua Tim Wakaf Kanwil Kemenag DIY dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW) Kantor Kemenag Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pemantauan terhadap tujuh surat keputusan (SK) Kanwil Kemenag DIY periode 2022–2026, sebanyak lima SK atau 71,4 persen telah menyelesaikan sertipikasi tanah wakaf pengganti. Sementara itu, satu SK masih dalam proses di Kantor Pertanahan dan satu lainnya belum diproses.

Secara fisik, seluruh objek wakaf telah memperoleh aset pengganti dengan fungsi sesuai peruntukan semula. Namun, secara hukum, masih terdapat dua lokasi yang belum menuntaskan legalitas tanah penggantinya.

Kedua lokasi tersebut adalah tanah wakaf di Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, dan Mushalla Al Barokah di Tertoadi, Kapanewon Mlati.

Tanah wakaf di Bokoharjo, berdasarkan SK Kanwil Nomor 419 Tahun 2022, terdampak pembangunan jalan tembus Prambanan–Lemah Abang yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pendaftaran tanah pengganti belum tercatat di Kantor Pertanahan.

Sementara itu, Mushalla Al Barokah di Tertoadi terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen berdasarkan SK Kanwil Nomor 222 Tahun 2023. Meski bangunan pengganti telah diserahterimakan sekitar dua tahun lalu, sertipikat tanah wakaf penggantinya belum diterbitkan. Pihak terkait dalam proses ini adalah PPK Tol Ditjen Bina Marga.

Di sisi lain, tim monev mencatat penyelesaian ruislag Masjid At-Taubah di Dusun Nambongan, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, yang terdampak pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulonprogo. Berdasarkan SK Kanwil Nomor 457 Tahun 2026, bangunan masjid pengganti telah tersedia dan dua sertipikat tanah wakaf pengganti telah diterbitkan.

Meski demikian, tim masih menemukan belum terpasangnya papan informasi yang menunjukkan status tanah sebagai aset wakaf. Pemasangan papan tersebut diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjaga aset agar tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Myrna Yulianti, mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pemenuhan ketentuan hukum terkait penggantian tanah wakaf.

“Percepatan pembangunan kami dukung. Namun, dalam ruislag wakaf kami meminta kepastian hukum, bukan hanya cepat saja. Jangan sampai aset pengganti sudah tersedia dan dimanfaatkan masyarakat, tetapi legalitasnya belum diselesaikan,” tegas Myrna.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, pendaftaran tanah pengganti di Kantor Pertanahan harus dilaksanakan paling lama 10 hari setelah izin ruislag diterbitkan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat wajib menuntaskan kewajiban tersebut sesuai ketentuan.

Dalam monev tersebut, tim juga menemukan sejumlah kendala koordinasi, antara lain pergantian penanggung jawab di lingkungan PPK Tol, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan. Pergantian personel terkadang diikuti perbedaan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme ruislag sehingga menghambat penyelesaian administrasi.

Myrna meminta PZW Kemenag Kabupaten Sleman bersama Kanwil Kemenag DIY segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan berkoordinasi langsung kepada seluruh pihak terkait. Penyelesaian legalitas tanah pengganti di Bokoharjo dan Mushalla Al Barokah diminta menjadi prioritas.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf juga menegaskan bahwa izin ruislag yang telah diterbitkan harus ditindaklanjuti oleh seluruh pihak. Penerbitan izin bukan akhir dari proses, melainkan dasar untuk menyelesaikan tahapan berikutnya, termasuk pendaftaran dan sertipikasi tanah wakaf pengganti.

Kemenag menegaskan, keberhasilan ruislag tidak hanya diukur dari tersedianya tanah atau bangunan pengganti. Penyelesaian juga harus mencakup kesesuaian fungsi wakaf, kepastian hukum melalui penerbitan sertipikat, serta pengamanan aset melalui pemasangan papan informasi wakaf.

Fakhry-Ramdhan/Sigit K

Tagar Terkait:
#Zakat#Wakaf#InfoMasjid#ZakatWakaf#BimasIslam#KemenagRI

Kontributor & Unit Kerja

Klik kontributor atau unit kerja untuk melihat seluruh berita terkait.

Reporter
Bimas Islam
Peliputan & Penulisan NaskahLihat liputan reporter
Editor
Redaksi Ditjen Bimas Islam
Penyunting Naskah & KurasiLihat artikel editor
Fotografer
Dokumentasi Humas Bimas Islam
Dokumentasi Visual & FotoLihat arsip foto
Unit Kerja
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Zakat dan WakafLihat berita unit kerja
Dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Baca Selanjutnya

Lihat semua