Bogor, Bimas Islam — Densus 88 Antiteror Polri menegaskan bahwa penyuluh agama yang mendampingi mantan narapidana terorisme (eks napiter) harus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Penyuluh berperan dalam pendampingan spiritual, konseling keagamaan, dan edukasi moderasi beragama. Sementara itu, identifikasi jaringan dan penilaian risiko keamanan tetap menjadi kewenangan aparat.
Hal tersebut disampaikan PS Kanit II Subdit Sos Ditidensos Densus 88 AT Polri, Kompol Dian Indra Prabudi, saat menjadi pemateri dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Rabu (18/11/2026).
Indra menjelaskan, penyuluh agama perlu berfokus pada pendampingan spiritual, konseling keagamaan, dan edukasi moderasi beragama. Sementara identifikasi jaringan, pemetaan potensi ancaman, dan penilaian risiko keamanan bukan bagian dari tugas penyuluh.
“Kami mengharapkan penyuluh agama berperan dalam pendampingan spiritual, konseling keagamaan, dan edukasi moderasi beragama. Aspek penyelidikan tersebut tetap menjadi kewenangan kami,” tegas Indra.
Karena itu, penyuluh diminta berkoordinasi dengan Densus 88 sebelum melakukan pendampingan di lapangan. Indra mengatakan, pihaknya siap mendampingi penyuluh agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan bersama.
“Kami akan mendampingi Bapak dan Ibu. Apabila penyuluh akan melakukan kegiatan di lapangan, kami berharap agar kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan satuan kami sehingga dapat dilaksanakan secara bersama,” ujarnya.
Selain memahami batas kewenangan, penyuluh juga perlu mengedepankan pendekatan humanis saat mendampingi eks napiter. Menurut Indra, hubungan personal perlu dibangun dengan mengutamakan nilai kemanusiaan dan empati sebelum memasuki dialog keagamaan. Dengan demikian, eks napiter tidak merasa dihakimi atau dipertentangkan pemahamannya.
Indra menambahkan, keluarga dan lingkungan masyarakat turut memengaruhi proses perubahan eks napiter. Dukungan orang tua atau pasangan dapat membantu proses tersebut. Sebaliknya, stigma dan penolakan lingkungan berpotensi membuat mereka kembali menarik diri dari masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Ali Sibromalisi mengingatkan penyuluh agar memahami prosedur dan alur koordinasi sebelum menjalankan pendampingan.
“Kita tidak cukup hanya memahami persoalan keagamaan dan pendekatan pendampingan. Alur koordinasi, prosedur, serta batas kewenangan masing-masing pihak juga harus dipahami,” tegas Ali.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar agar penyuluh agama berperan sebagai duta perdamaian dan motor penggerak kerukunan bangsa. Peran penyuluh tidak hanya mencakup pembinaan umat dalam urusan keagamaan, tetapi juga membangun persaudaraan lintas iman.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) akan menyusun pedoman pendampingan yang memuat ketentuan, prosedur operasional standar (SOP), dan alur koordinasi bagi penyuluh. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi penyuluh dalam bekerja sama dengan BNPT, Densus 88, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sesuai tugas masing-masing.
Sintia-Ramdhan/Sigit K







