Jakarta, Bimas Islam — Masyarakat dapat memanfaatkan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya untuk memperoleh layanan administrasi pernikahan, tetapi juga untuk mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai zakat dan wakaf. Kementerian Agama memperkuat fungsi tersebut melalui optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada KUA agar masyarakat semakin mudah memperoleh edukasi zakat sekaligus mengakses program pemberdayaan ekonomi umat.
Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit UPZ pada KUA se-DKI Jakarta yang digelar Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bekerja sama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama pada 18–19 November 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas peran KUA dalam penghimpunan zakat dan pemberdayaan masyarakat menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono, mengatakan KUA memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial ekonomi di wilayah kerjanya. Kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi zakat, memperluas edukasi, serta menghubungkan masyarakat dengan lembaga pengelola zakat dan program pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, Jakarta memiliki aktivitas ekonomi dan perputaran keuangan yang tinggi, tetapi masih menghadapi persoalan kesenjangan kesejahteraan. Karena itu, zakat dan wakaf perlu dioptimalkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Menjelang 500 tahun Jakarta, Kementerian Agama diharapkan dapat berkontribusi melalui penguatan penghimpunan zakat dengan melibatkan KUA di tingkat kecamatan.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah memetakan potensi calon muzaki melalui data layanan masyarakat di KUA. Contohnya, terdapat sekitar 39.000 peristiwa pernikahan di DKI Jakarta yang dapat menjadi salah satu sumber awal pemetaan tersebut. Data itu perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi berdasarkan latar belakang pekerjaan, profesi, dan kemampuan ekonomi masyarakat. KUA juga dapat memanfaatkan jejaring masjid dan majelis taklim untuk mengenali potensi jamaah, termasuk kalangan profesional dan masyarakat kelas menengah,” paparnya, Rabu (18/11/2026).
Dalam mengidentifikasi calon muzaki, Waryono memperkenalkan tiga pendekatan, yaitu _Linkage, Ability,_ dan _Interest._ _Linkage_ berkaitan dengan hubungan atau keterkaitan seseorang dengan lembaga, _Ability_ menyangkut kemampuan finansial, sedangkan _Interest_ melihat ketertarikan terhadap zakat dan kegiatan keagamaan. Ketiga pendekatan tersebut dapat membantu KUA mengenali potensi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang sesuai dengan karakteristik calon muzaki.
Selain penghimpunan, penguatan layanan KUA juga perlu diarahkan pada peningkatan literasi zakat dan wakaf. Waryono menilai masih ada masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai kewajiban zakat, objek zakat, nisab, kadar zakat, hingga instrumen wakaf uang. Dalam hal ini, penyuluh agama perlu memiliki kapasitas yang memadai agar dapat memberikan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat secara tepat.
Waryono juga mengingatkan bahwa Kepala KUA merupakan representasi Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Karena itu, profesionalitas, penampilan, sikap, dan kualitas pelayanan perlu dijaga. Ia mendorong penguatan UPZ melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ), pemerintah kecamatan, kelurahan, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menghalangi upaya memperluas penghimpunan zakat dan pelaksanaan pemberdayaan umat.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, menjelaskan bahwa penguatan peran KUA dalam bidang zakat dan wakaf memiliki landasan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Pasal 4.
“Regulasi tersebut memberikan tugas dan fungsi kepada KUA dalam bidang pemberdayaan dan konsultasi zakat dan wakaf. Penguatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, termasuk mengevaluasi dan menata kembali UPZ yang telah terbentuk serta mendorong pembentukan UPZ pada KUA yang belum memilikinya,” ungkapnya.
Muhibuddin menambahkan, penguatan UPZ juga berkaitan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA (PEU-KUA), yang melibatkan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, serta Direktorat Penerangan Agama Islam. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga (family resilience) melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu mustahik meningkatkan taraf kesejahteraan dan membangun kemandirian ekonomi.
“Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, diperlukan evaluasi pelaksanaan dan pendampingan secara berkala oleh penyuluh agama di wilayah kerja masing-masing KUA. Pelaksanaan PEU-KUA juga perlu diselaraskan dengan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) agar data, pemantauan program, dan dokumentasi capaian pemberdayaan ekonomi umat dapat dikelola dengan lebih baik dan terukur,” imbuhnya.
Kegiatan yang diikuti 45 peserta dari unsur Kepala KUA se-DKI Jakarta dan perwakilan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Agama tersebut diharapkan memperkuat koordinasi serta sinergi pelaksanaan program zakat dan pemberdayaan ekonomi di tingkat kecamatan. Melalui penguatan kapasitas UPZ, Kementerian Agama mendorong transformasi KUA menuju Next Level, yaitu lembaga yang tidak hanya memberikan layanan administrasi keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam edukasi zakat dan wakaf, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Upaya ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan zakat sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam menyambut 500 tahun Jakarta pada 2027,” tandasnya.
Andayani-Ramdhan/Sigit K







