Makasar, Bimas Islam — Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) memetakan berbagai permasalahan layanan keagamaan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Langkah ini diawali dengan Workshop Pemetaan Ragam Permasalahan Layanan Keagamaan di Makassar, 10–12 Agustus 2025, yang diikuti 90 peserta dari 24 kabupaten/kota, dua utusan ormas, dan delapan ASN Kanwil Kemenag Sulsel. Sulsel menjadi provinsi pertama pelaksanaan workshop yang direncanakan berlangsung di tiga provinsi.
Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, mengungkapkan pentingnya peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas Penyuluh Agama Islam di tengah tantangan layanan keagamaan yang semakin kompleks. Ia menilai, meski jumlah penyuluh saat ini hanya sekitar 28 ribu orang dari kebutuhan ideal 71 ribu, peran mereka sebagai ujung tombak pelayanan tetap strategis.
“Jumlah terbatas tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas. Justru ini menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan komunikasi efektif agar bisa menjangkau umat lebih luas,” ujar Zayadi.
Menurutnya, penyuluh agama tidak cukup bekerja di ruang-ruang terbatas. Mereka harus hadir di ruang publik agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat. “Ketika umat merasakan manfaat nyata dari kerja penyuluh, mereka akan menjadikannya teladan,” tegasnya.
Zayadi juga menekankan, keberagaman Indonesia dari suku, bahasa, budaya, hingga keyakinan adalah kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara. Ia mengingatkan agar penyuluh menjaga kedewasaan beragama yang sudah teruji, dengan menjadikan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Ia mengajak penyuluh mengoptimalkan peran dalam program strategis seperti zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat. Langkah ini sejalan dengan Asta Prioritas Menteri Agama, di antaranya kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Kita harus memastikan tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan dari layanan keagamaan. Mutu, akses, dan tata kelola layanan harus terus diperbaiki dengan kerja ikhlas dan tanggung jawab,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Penyuluh Agama Islam, Jamaluddin M. Marki, menjelaskan tiga tujuan utama pelaksanaan workshop. Pertama, mengidentifikasi kondisi dan tantangan layanan keagamaan di lapangan. Kedua, mengembangkan strategi yang tepat guna menjawab tantangan tersebut. Ketiga, menyusun rencana aksi penguatan layanan keagamaan yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Penyuluh menjadi garda terdepan. Maka kita perlu memastikan mereka dibekali strategi yang tepat, tidak hanya dalam penyampaian materi agama, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Jamaluddin menambahkan, hasil workshop ini akan menjadi masukan penting bagi Kemenag dalam merumuskan kebijakan nasional, termasuk integrasinya dalam dokumen perencanaan di Bappenas. “Setiap langkah perbaikan layanan keagamaan harus terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi secara sistematis,” katanya.
Ia menilai, pemetaan masalah ini akan memudahkan Kemenag melakukan intervensi program yang lebih terarah, baik di bidang penguatan kompetensi penyuluh maupun penyediaan sarana pendukung layanan keagamaan.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menentukan prioritas intervensi. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan penyuluh, tetapi memastikan layanan keagamaan sampai pada seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
An/Mr
