Pontianak, Bimas Islam -- Sikap moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Kebersamaan dalam kolaborasi seluruh komponen bangsa dan masyarakat perlu terus dirawat.
Demikian disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi saat memberikan arahan pada Uji Publik Materi Keislaman (Penguatan Moderasi Beragama) Melalui Majelis Taklim di Pontianak, Senin (14/11/22). Zayadi menyatakan, kolaborasi merupakan keniscayaan.
"Indonesia moderat merupakan tanggung jawab kita semua. Sangat penting menjalin kolaborasi untuk terus memberikan solusi dan panduan terbaik sebagai penguatan Moderasi Beragama. Langkah ini merupakan upaya menguatkan peran Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia," katanya.
Masyarakat Indonesia yang beragam, sambung Zayadi, merupakan kekayaan. Katanya, seluruh pihak bertanggung jawab mengelola keberagaman sebagai modal dan sumber daya dalam melahirkan kerukunan berbangsa.
"Jika tidak dirawat dengan baik, keragaman akan menjadi sumber konflik. Tugas pembina majelis taklim salah satunya adalah menguatkan wawasan keagamaan dan kebangsaan serta memperteguh pemahaman wasathiyah (moderat) sebagai perekat keragaman,"
sambungnya.
Hadir, Kasubdit Kemitraan Umat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, Ali Sibromalisi, Analis Kebijakan pada Subdit Kemitraan Umat Islam, Zaini Anton Riyadi dan Ismail Sulaiman. Kegiatan dihadiri para penelaah materi keislaman dari unsur majelis taklim di Kalimantan Barat.
"Kalau dilakukan kolaborasi antara majelis taklim, penyuluh agama, dan penceramah untuk bahu membahu, insyaallah akan meringankan tugas dalam melaksanakan tugas menjaga dan merawat keberagaman sebagai kekayaan ini," tandasnya.
Uji Publik yang melibatkan Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah dilaksanakan di 3 provinsi. Sebelumnya, Uji Publik dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
(Pirman)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



