Surabaya, bimasislam --- Ditjen Bimas Islam bekerjasama Lakpesdam Pusat mengadakan Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan di Hotel Bumi Surabaya, 15-17 Juli 2018.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Urais dan Binsyar ini dalam rangka mencari rumusan strategis dalam menyelesaikan perbagai persoalan keummatan yang terjadi di nusantara, khususnya terkait dengan keberadaan paham keagamaan bermasalah, seperti Ahmadiyah, Syiah, HTI, dan paham keagamaan non mainstream lainnya.
Hadir sebagai narasumber pada dialog itu, antara lain Ketum MUI, Ketua Komisi 8 DPR RI, KH. Cholil Yahya Tsaquf, KH. Miftahul Akhyar, KH Afifuddin, dan para tokoh aktifis LSM yang mendampingi konflik keagamaan.
Dalam kesempatan itu, KH Ma’ruf Amin mengatakan Islam wasathiyah itu global. “Wasathiyah Indonesia punya ciri sendiri. Yang krusial itu saat bangun negara, tarik menarik antara sekuler-agama, tapi ujungnya ketemu, biaunillah. Banyak negara tidak ketemu Seperti di negeri Timur Tengah.”, jelas KH Ma’ruf Amin, Senin (16/07).
Lanjutnya, Pancasila itu titik temu, Kalimatun sawa'. Yang kedua, piagam Jakarta, lalu menjadi kesepakatan.
“Yang Islam bukan hanya khilafah, tetapi juga kerajaan (mamlakah) yg diterima oleh ulama-ulama. Ada juga keamiran (emirat), Jumhuriyah juga Islami. Ada Pakistan, Turki, Mesir, Indonesia, semuanya islami, selama menggunakan mabadi' islam”, terang KH Ma’ruf Amin.
Kalau khilafah islami, kenapa ditolak di Indonesia? KH Ma’ruf Amin menjelaskan karena menyalahi kesapakatan.” Indonesia itu republik, makanya selain itu tidak boleh. Bukan karena tidak Islami”, tegasnya.
Ma’ruf Amin menuturkan, Indonesia itu disebut sebagai negara Islam kaffah ma'al mitsaq, makanya boleh ada UU zakat, haji, perkawinan. Semuanya sesuai kesepakatan. Yang tidak boleh dengan cara kekerasan, terorisme. “Makanya, MUI membuat fatwa ttg terorisme”, katanya.
Terakhir, KH Ma’ruf Amin menjelaskan, adanya FKUB sangat berperan terhadap masalah konflik antar agama, bahkan bisa menyelesaikan Pilkada. Sedangkan MUI bertugas sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukama (mitra pemerintah).
Peserta yang dihadirkan adalah pengurus MUI pada daerah-daerah yg terjadi dan rawan konflik, seperti NTB, Sampang, Garut, Lampung, Kuningan Jabar, Bulukumba, dan lainnya.
Tampak hadir juga kelompok dari ABI (Ahlul Bait Indonesia), Lajnah Imailah (Sayap Perempuan Ahmadiyah), dan aktifis LSM baik dari Lakpesdam, Paramadina, P3M, Peradi Tasikmalaya, UIN Sunan Ampel, Salimah, Yatasan Inklusif, maupun lainnya yang selama ini menjadi mitra dan pendamping korban konflik.
Penulis : Thobib Al-Ashyar
Editor : Thobib Al-Ashyar
Foto : bimasislam
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Kemenag Ingatkan Peran Strategis Masjid sebagai Pemersatu Umat
Surabaya, Bimas Islam — Kementerian Agama mengingatkan pentingnya mengoptimalkan peran masjid sebagai pemersatu umat sekaligus pusat dakwah, pendidikan, dan…
