Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, penyuluh dan penghulu harus mampu membaca dinamika masyarakat secara jernih dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah umat.
"Bapak/ibu hadir di sini bukan untuk menjadi aktor konflik, tapi aktor resolusi. Itu artinya, harus selesai dulu dengan diri sendiri sebelum membantu menyelesaikan persoalan masyarakat," ujar Abu saat membuka SPARK 2025, Senin (23/6/2025).
Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam, terdiri lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, bahasa, dan keyakinan. Dalam kondisi ini, menurutnya, kerukunan tidak hadir secara otomatis, melainkan harus dikelola secara sadar melalui pendekatan kemanusiaan, keadilan, dan kearifan lokal.
"Jika pemahaman keagamaan berhenti pada doktrin sempit tanpa kepekaan sosial, kita justru gagal menangkap sumber konflik yang sesungguhnya. Apalagi jika tokoh agama ikut menyulut. Kemenag ingin membangun penyuluh yang matang secara sikap, bukan kekanak-kanakan secara spiritual," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa konflik berbasis agama kerap bermula dari prasangka, fanatisme sempit, dan pendekatan keagamaan yang tidak proporsional. "Ada komunitas kecil yang memaksakan pembangunan rumah ibadah tanpa mempertimbangkan daya dukung dan konteks sosial. Di sisi lain, kelompok mayoritas menolak hidup berdampingan. Keduanya mencerminkan kedewasaan beragama yang masih rendah," tambahnya.
Dalam konteks ini, Kemenag menyediakan ruang alternatif yang inklusif.."Silakan gunakan KUA, madrasah, atau halaman kantor Kemenag kabupaten/kota sebagai tempat ibadah sementara. Kementerian Agama adalah fasilitator umat, bukan penghalang. Jika ada rumah ibadah yang dibangun, itu artinya rumah kebaikan sedang dibangun. Sambutlah dengan suka cita, bukan curiga," lanjutnya.
Ia menambahkan, SPARK menjadi wahana penting untuk membekali penyuluh dan penghulu dengan keterampilan deteksi dini, mediasi, fasilitasi, dan advokasi resolusi konflik. "Konflik tidak selalu buruk, tetapi harus dikelola. Jika tidak, ia akan membesar dan merusak," katanya.
Abu juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama maupun sekuler."Diskusi itu sudah selesai sejak para pendiri bangsa merumuskannya. Indonesia adalah negara yang memfasilitasi semua agama untuk tumbuh secara adil dan setara. Jangan tarik-tarik negara ke tafsir satu kelompok," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Dedi Slamet Riyadi, menjelaskan, SPARK dirancang sebagai ruang belajar yang memadukan pendekatan teoritis dan keterampilan praktis dalam menangani konflik berbasis agama, suku, budaya, maupun kepentingan lokal.
Menurutnya, program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta kebijakan moderasi beragama yang menjadi prioritas Kemenag. "SPARK merupakan bagian dari penguatan kelembagaan Kemenag melalui pendekatan sistemik dan kontekstual. Kita menjadikan UU Nomor 7 Tahun 2012 sebagai fondasi utama dalam desain pelatihan ini," jelas Dedi.
Ia menambahkan, penanganan konflik tidak bisa hanya mengandalkan aparatur formal. "Diperlukan aktor-aktor lokal yang memahami konteks sosial, memiliki pengaruh, dan diterima semua pihak. Di situlah letak peran strategis penyuluh dan penghulu sebagai penjaga harmoni," ungkapnya.
SPARK juga dirancang untuk melatih peserta dalam mengenali gejala awal konflik melalui pendekatan sosial-antropologis."Kami ajarkan cara membaca sinyal dini, merumuskan strategi pendekatan, dan membangun jaringan lintas lembaga dalam kerja pencegahan," ucapnya.
Dedi menegaskan, pelatihan ini bukan agenda sekali selesai. "Pasca-SPARK, peserta akan didampingi melalui forum koordinasi daerah agar peran mereka sebagai simpul penyambung harmoni benar-benar berdaya di lapangan," tandasnya.
An/Mr
