Masyarakat Sambut Baik Imbauan Kemenag Terkait Pelaksaan Iduladha dan Ibadah Kurban 1442 H

Yogyakarta, Bimas Islam --- Masyarakat di Umbulharjo, Provinsi DIY menyambut baik imbauan pelaksanaan ibadah kurban dan Iduladha oleh Kementerian Agama melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Handri Kusuma dalam menyosialisasikan SE tersebut kepada masyarakat.

“Respons masyarakat sangat mendukung terhadap SE nomor 17 tahun 2021. Masyarakat sangat mendukung. Istilahnya tidak ada masyarakat yang mbalelo,” kata Handri di kantornya, KUA Umbulharjo, Rabu (14/7/2021).

Handri menambahkan, SE tersebut juga menjadi pedoman bagi Wali Kota dalam menerbitkan Peraturan Wali Kota terkait pelaksanaan ibadah kurban dan Iduladha 1442 H.

“Selain sosialisasi SE Menag, kami juga ada peraturan Wali Kota yang mengikuti SE tersebut. Isi peraturan Wali Kota kurang lebih sama dengan SE Menag nomor 17 tahun 2021,” ujarnya.

Seperti diketahui, merespons kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Kementerian Agama menerbitkan dua surat edaran. Pertama, edaran Menteri Agama No SE 16 tahun 2021 dan kedua edaran Menteri Agama No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, khusus di wilayah yang diberlakukan PPKM Darurat, saat kebijakan itu diberlakukan, maka peribadatan di tempat ibadah seperti masjid, musalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan sementara. Semua kegiatan peribadatan, selama pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, dilakukan di rumah masing-masing.

"Saya minta jajaran Kemenag, pusat hingga daerah, menjalin sinergi dengan ormas serta pengurus masjid dan musalla untuk mensosialisasikan edaran ini. Edaran ini juga menjadi panduan bagi semua pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan penyembelihan hewan kurban," kata Menag di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Menag menambahkan, untuk wilayah yang berada di luar pemberlakuan PPKM Darurat, Salat Hari Raya Iduladha 1442 H/2021 M hanya dapat diselenggarakan pada daerah yang masuk Zona Hijau dan Zona Kuning berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat. Adapun Kabupaten/Kota yang masuk Zona Merah dan Zona Oranye, meskipun tidak termasuk Kabupaten/Kota yang diterapkan kebijakan PPKM Darurat, Salat Hari Raya Iduladha 1442 H/2021 M ditiadakan.

“Edaran ini juga menjelaskan teknis pengawasan dan monitoring yang harus dilakukan Kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama. Jika menemukan potensi pelanggaran dan/atau pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini, mereka wajib berkoordinasi dengan pimpinannya, pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan aparat keamanan,” tegas Menag.

(Fadly)