Padang, Bimas Islam — Kementerian Agama mengarahkan kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW) Angkatan II Tahun 2026 Zona Sumatra dan Kalimantan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan tata kelola zakat dan wakaf di daerah. Kegiatan ini juga menargetkan penyusunan peta jalan pembinaan serta rencana pendampingan bagi BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan nazir.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono, mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, dinamika birokrasi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Karena itu, kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus memperkuat diri, baik dari sisi keilmuan, keterampilan, maupun pengalaman," ujarnya saat membuka kegiatan di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Padang, Senin (9/11/2026).
Menurut Waryono, penyelenggara zakat dan wakaf tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga bertanggung jawab membina, mengawasi, dan memperkuat kelembagaan pengelola zakat dan wakaf di daerah.
Ia juga mengingatkan ASN agar memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan. "Jangan sampai ketika ada transformasi, terutama transformasi digital, kita justru merasa takut atau menganggap perubahan tersebut sebagai ancaman. Kita harus menerima perubahan itu, mempelajarinya, dan menjadikannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pekerjaan," tuturnya.
Waryono menilai, pengelolaan zakat dan wakaf membutuhkan sumber daya manusia yang profesional serta kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), LAZ, nazir, dan mitra strategis lainnya.
Karena itu, hasil pelatihan perlu diterapkan melalui inovasi, perbaikan tata kelola, dan pendampingan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pengabdian ASN tidak semata-mata bertujuan memperoleh penghasilan, tetapi merupakan bentuk ibadah dan kontribusi sosial.
"Lebih dari sekadar bekerja untuk mendapatkan gaji, apa yang kita kerjakan hendaknya menjadi bagian dari pengabdian dan amal jariyah kita. Semoga pekerjaan kita dalam penyelenggaraan zakat dan wakaf benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir," pesannya.
Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ.
Menurutnya, PZW berperan memastikan penyelenggaraan zakat dan wakaf di daerah berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan. Untuk itu, penguatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang kompeten.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 November 2026 ini diikuti 35 peserta secara luring dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat. Pelaksanaan secara hibrida juga menjangkau penyelenggara zakat dan wakaf dari berbagai provinsi di Sumatra dan Kalimantan secara daring.
Materi pelatihan mencakup kebijakan prioritas Kementerian Agama dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, pemanfaatan Satu Data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan tata kelola pemberdayaan zakat dan wakaf, serta mekanisme penyelenggaraan dan evaluasi program pendayagunaan zakat.
Peserta juga mendapatkan materi tentang kolaborasi sertifikasi tanah wakaf serta pemetaan dan optimalisasi ZISWAF-DSKL berdasarkan potensi wilayah.
Sebagai tindak lanjut, peserta diharapkan menyusun peta jalan pembinaan zakat dan wakaf di daerah, membangun forum komunikasi dan pendampingan secara daring, serta menyiapkan sedikitnya satu rencana pendampingan bagi BAZNAS, LAZ, atau nazir.
Rencana pendampingan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pemanfaatan zakat dan/atau wakaf produktif dengan isu lingkungan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pendekatan ini membuka peluang pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama menargetkan peningkatan kualitas pembinaan dan tata kelola zakat dan wakaf di daerah. Kompetensi aparatur diharapkan tercermin dalam kemampuan mengembangkan kemitraan, memperbaiki kelembagaan, dan mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.
Andayani-Ramdhan/Sigit K
