Bantul, Bimas Islam --- Asisten Daerah (Asda) III Bidang Sumber Daya Manusia Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aris Riyanto menilai pemeriksaan kesehatan 3 bulan pranikah sebagai strategi yang tepat dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini disampaikan Aris saat mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Pendopo Parasamya Pemkab Bantul, Jumat (11/3/22).
"Pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan 3 bulan pranikah sangat tepat dalam membangun pemahaman terkait pencegahan stunting pada calon pengantin yang masih berada pada usia subur. Wanita usia subur sangat tepat menerima edukasi sekaligus pengawasan pada pencegahan stunting," ungkap Aris pada Launching Program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu kepada Calon Pengantin.
Penurunan stunting sebesar 14% sebagai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Pasalnya, stunting akan berdampak pada lahirnya generasi bangsa yang lemah.
"Keluarga merupakan pilar utama bangsa. Bangsa dibentuk oleh keluarga. Keluarga yang tidak sejahtera tidak mungkin menjadi bangsa yang sejahtera. Keluarga yang tidak cerdas tidak mungkin menjadi bangsa yang cerdas," tambahnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin ini, Aris juga menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor.
"Kami menaruh harapan besar kepada pihak yang dekat dengan keluarga dalam hal penurunan stunting. Mari membangun keluarga bebas stunting untuk Indonesia yang kita cintai," pungkas Aris.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan kerja sama Kemenag dengan BKKBN. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin akan disinergikan dengan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin (Catin) KUA Kecamatan. Tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan, Catin juga dibekali ilmu berumah tangga meliputi aspek spiritual, ekonomi, kesehatan, dan keuangan dari Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Penyuluh KB, Kader PKK, dan Bidan Puskesmas.
(Pirman)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



