Perkuat Moderasi Beragama, Kemenag Gelar Harmonisasi Program Prioritas

Tangerang Selatan, Bimas Islam --- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag RI menggelar Harmonisasi Program Prioritas Moderasi Beragama di Hotel Horison Grand Serpong, Kamis-Jumat (18-19/03).

Direktur Urais Binsyar Moh Agus Salim mengatakan, kegiatan tersebut berangkat dari mandat dan arahan dari Dirjen Bimas Islam untuk mempercepat implementasi moderasi beragama dalam berbagai program Kemenag.

“Beberapa program yang menjadi prioritas moderasi beragama, diantaranya FGD Penyusunan Naskah Modul Penanganan Konflik, kegiatan ini sudah dilakukan pada pekan lalu. Modul tersebut akan mengintegrasikan materi dan data penanganan konflik berdasarkan praktik di lapangan, sehingga nantinya pejabat teknis memiliki SOP penanganan konflik di lapangan,” paparnya.

Kemudian FGD penyusunan buku konflik paham keagamaan dan penanganannya di Indonesia, Agus menjelaskan, program ini didasarkan tidak tersedianya informasi yang menjelaskan peta permasalahan konflik paham keagamaan di Indonesia, sehingga diperlukan melibatkan penyuluh agama untuk mendokumentasikan dan mengintegrasikan basis data yang ada di masyarakat.

"Selain itu, Karena belum adanya regulasi terkait standar mutu buku umum keagamaan, dan buku yang beredar tidak sesuai dengan nilai moderasi beragama. Maka kami menggelar FGD penyempurnaan dan harmonisasi RPMA buku umum keagamaan, sehingga ada standar dan buku yang diedarkan sudah dapat lembar pengesahan tentang moderasi beragama," ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan, Subdit Kepustakaan Islam juga sudah menggelar Coaching Clinic penulisan naskah Islam berbingkai moderasi beragama pada bulan Febuari lalu. Agus mengatakan rencananya Coaching Clinic ini akan digelar kembali dalam waktu dekat sebagai program prioritas dengan target bisa melahirkan buku Antologi Essay Moderasi Beragama Perspektif Kearifan Lokal.

Sementara itu, menurut Agus untuk meningkatkan literasi takmir masjid dengan menyediakan konten dengan perspektif moderasi beragama. Dan juga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan mutu pengelolaan syiar masjid dengan perspektif moderasi beragama.

“Berkembangnya potensi permasalahan khilafiyah di masyarakat, salah satu fokus program prioritas kami akan melakukan kajian bersama dengan menggandeng MUI, Ormas Islam, Media dan sumber informasi islam dalam Lokakarya Qadhaya Fiqhiyyah Muasirah. Hal itu diharapkan untuk menguatkan otoritas dan legitimasi kebijakan, dan publikasi kebijakan keagamaan di bidang hisab rukyat dan syariah,” ujarnya.

Agus menambahkan, semua yang dilakukan juga harus dimasifkan melalui media sosial, agar masyarakat mendapatkan informasi terkait hukum Islam yang sesuai dengan konsep keindonesiaan dan moderasi beragama. Menurut Agus salah satu program prioritas yang terakhir ialah sosialisasi melalui Infographic, Motion Graphic dan Video Graphic.

(Anty)