Sofifi, Bimas Islam --- Pukul 15.20 Waktu Indonesia Timur, Ahad, 17 Oktober 2021, Masjid Raya Shaful Khairat, di Kota Sofifi, Maluku Utara (Malut) itu tampak ramai dikunjungi masyarakat menyaksikan gelaran STQH Nasional ke-26.
Di tengah terik panasnya matahari itu, perhatian masyarakat tertuju pada sosok pria berkemeja putih senada dengan masker yang dipakainya. Pria yang diapit banyak protokol itu adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.
Pada kesempatan itu, Reporter Bimas Islam Anty Husnawati secara khusus mewawancarai Kiai Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana harapan Kiai terhadap event STQH Nasional ke-26 ini?
Adanya STQH Nasional ini saya mendapat informasi bahwa yang hadir menyaksikan tidak hanya masyarakat muslim saja, akan tetapi banyak saudara-saudara kita yang nonmuslim juga antusias. Bahkan dari kabupaten lainnya juga datang ke sini.
Bagi Bupati atau Walikota yang nonmuslim juga silahkan jika mau hadir, kalau pun mereka tidak hadir, saya sebagai Gubernur juga tidak akan marah, karena itu urusan mereka. Ini merupakan bentuk toleransi yang kami terapkan khususnya di Maluku Utara.
Bagaimana makna toleransi yang selama ini diterapkan di Malut?
Toleransi, atau indikator yang ada dalam moderasi beragama bagi saya itu adalah saling menghargai, urusan mereka ya urusan mereka. Dalam Al-Qur’an dijelaskan lakum dinukum waliyadin artinya bagimu agamamu bagiku agamaku. Tidak saling tidak mencampur adukkan antara agama yang satu dan lainnya.
Seperti acara STQH ini kan kumpulan masyarakat muslim yang melantunkan ayat Al-Qur’an dengan berbagai langgam dan nada, atau para penghafal hadis. Sementara nonmuslim mungkin biasanya dengan ritual beribadah dengan puji-pujian atau nyanyi-nyanyian. Oleh karena itu seperti yang saya katakan urusan agama Islam ya Islam, yang agama Kristen ya Kristen, supaya kita saling menghargai dan tidak saling mencemooh. Jadi kunci kerukunan antar umat beragama terletak pada toleransi.
Apa kunci kerukunan umat beragama bisa terwujud di Malut?
Sekitar 22 tahun silam, tepatnya pada tahun 1999 terjadi kerusuhan besar antara Maluku dan Maluku Utara yang merembet pada konflik agama. Pada saat itu saya berprofesi seorang ustaz dan belum memiliki jabatan di pemerintahan. Suku Tobelo Galela yang mayoritas Kristen itu suku saya, jadi pada saat terjadi kerusuhan saya mencoba memediasi, namun masyarakat muslim tidak mau karena meskipun ustaz tapi keturunan orang Kristen. Begitu juga sebaliknya, yang Kristen bilang meskipun keturunan dari suku Tobelo Galela tapi Islam.
Meskipun saya juga menjadi korban, tapi akhirnya kami meminta bantuan Presiden dan Kesultanan untuk membantu mendamaikan kedua pihak dengan secara adat. Karena suku-suku yang ada di Maluku dan Maluku Utara berada di bawah kekuasaan kesultanan.
Kemudian setelah saya menjadi wakil gubernur pada tahun 2009, saya mencoba untuk menerapkan konsep moderat. Contohnya, mereka yang beragama Islam diberangkatkan Haji dan Umrah, sementara untuk yang Kristen, saya berangkatkan ke Yerussalem. Dampaknya dari cara itu, mereka merasa saling diperhatikan. Karena hal itu juga provinsi Maluku Utara mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang paling aman, dan paling tinggi pertumbuhan ekonominya.
Apa pesan dan harapan untuk seluruh masyarakat khususnya umat beragama di Malut?
Kunci kerukunan umat beragama yang harus dijaga adalah saling menghargai, saling menghormati, dan tidak mencampur adukkan agama yang satu dengan agama yang lainnya. lakum dinukum waliyadin, itu prinsip saya. Jadi harapan saya semoga adanya gelaran STQH ini semakin menambah dan menguatkan kerukunan umat beragama khususnya di Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya.
(Anty)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



