Resmikan 61 Gedung Balai Nikah, Ini Pesan Sekjen Kemenag untuk KUA, Penghulu, dan Penyuluh

Klaten, bimasislam— Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nursyam, berharap pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) hasil proyek pembangunan balai nikah dan manasik haji berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terus dikembangkan. Hal tersebut diungkapkannya saat meresmikan  61 Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (23/12).
 
“Kita masih sering mendengar adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang kurang optimal, ada penyelewengan,korupsi dan macam-macam,dan itu dialamatkan kepada kita. Mari kita jaga integritas, jaga limanilai budaya kerja kementerian agama!” katanya.
 
Nur Syam mengingatkan bahwa KUA adalah pusat pembinaan umat sebagai garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan.  “KUA tidak hanya memberikan pelayanan administrasi, tetapi KUA merupakan pusat pembinaan umat. Jadi maju mundurnya umat islam sangat bergantung pada keberadaan KUA.” Ujarnya.
 
Oleh karena itu, mantan Dirjen Pendidikan Islam itu berharap agar seluruhpenghulu dan penyuluh yang berbasis di KUA tidak hanya memberikan pendalaman terhadap ajaran agama, tetapijuga dapat menjadi agen-agendeteksi dini terhadap permasalahan keaagamaan.
 
“Saya berharap kepada para penyuluh dan penghulu agar dapat menjadi agen deteksi dini permasalahan agama jika ada pertikaian atau konflik baik intra maupun antar umat beragama,”
 
Dalam kesempatan itu, Nur Syam juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberhasilan kerjasama Ditjen Bimas Islam dengan Kementerian Keuangan dalam pembangunan 181 unit Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sepanjang tahun 2016.
 
“Saya yakin gedung ini dibangun dengan kejujuran, Kesungguhan, dibangun dengan hati, jadi tidak dibangun dengan pikiran atau tenaga tetapi gedung ini dibangun dengan “hati”.
 
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, perwakilan inspektorat Jenderal, serta utusan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan jajaran pemerintah kabupaten Klaten.
 
(afief/bimasislam)