Jakarta, Bimas Islam — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Ampel Surabaya untuk menyusun jenis layanan keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) berbasis riset.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat peran KUA sebagai unit layanan keagamaan yang inklusif, profesional, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk menjawab tantangan tata kelola layanan publik keagamaan di era modern. Menurutnya, pelibatan kedua perguruan tinggi keagamaan itu menandai integrasi keilmuan dalam membangun sistem pelayanan yang terukur dan adaptif.
“Perguruan tinggi memiliki kapasitas metodologi dan keilmuan untuk merancang standar layanan yang compatible, inclusive, dan agile. Ini krusial dalam menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Abu Rokhmad dalam forum Jenis Layanan Keagamaan Fungsi Bimas Islam di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Abu menyampaikan tiga poin utama dalam kerja sama ini. Pertama, optimalisasi kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai mitra riset dan pengembangan inovasi layanan publik. Kedua, mendorong agar layanan keagamaan di KUA dapat menyesuaikan diri dengan perubahan demografi, digitalisasi, dan kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, penyusunan standar layanan, SOP, Bantuan Operasional, dan peta proses bisnis tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi prasyarat sistem layanan keagamaan yang kredibel dan terstandar.
"Kita harus susun bersama indeks pembangunan bidang agama yang terdiri dari berbagai indeks, sesuai layanan yang disediakan di KUA, agar terbukti secara kuantitatif bahwa jerih payah KUA selama ini benar-benar berkontribusi penting pada pembangunan nasional," ungkap Abu.
Dalam diskusi yang dihadiri pejabat Ditjen Bimas Islam, Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Wilayah Kemenag, dan perwakilan PTKIN itu, dibahas pula proporsionalisasi penyediaan layanan keagamaan di KUA agar kinerja KUA terukur secara kuantitatif.
“Forum ini menjadi momen penting untuk menguatkan sinergi lintas direktorat dan memastikan keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam merancang kebijakan publik yang berdampak,” pungkas Abu.
Fn/Mr
