Jakarta, Bimas Islam -- Viral di media sosial narasi pungutan liar (pungli) di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Utara. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa informasi dari warga sudah ditindaklanjuti sejak awal.
“Oknum diduga pelaku pungli sudah diperiksa dan diberikan sanksi tegas. Pelaku kini sudah tidak lagi menangani layanan pendaftaran pencatatan nikah,” tegas Thobib Al Asyhar di Jakarta, Selasa (27/4/2026).
Ditegaskan Thobib, regulasi melarang setiap ASN melakukan tindakan pungutan liar. Khusus terkait pendaftaran pencatatan nikah, regulasi mengatur bahwa biaya layanan pencatatan pernikahan di KUA pada jam dan hari kerja adalah gratis atau nol rupiah. Adapun jika pernikahan dilakukan di luar KUA, aturan mengatur biayanya sebesar Rp600 ribu.
“Biaya enam ratus ribu itu juga disetor langsung oleh calon pengantin ke bank sesuai ketentuan,” tegas Thobib.
“Di luar ketentuan itu, tidak ada biaya lain,” sambungnya.
Thobib mengajak ASN Kementerian Agama untuk menjauhi segala bentuk praktik pungutan liar. Sebab, Kementerian Agama akan memberikan sanksi tegas bagi setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ajak warga untuk melaporkan setiap dugaan pungli kepada Itjen Kementerian Agama melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Thobib.
Untuk melaporkan dugaan pungli, warga bisa klik: Layanan Pengaduan Masyarakat Itjen Kementerian Agama.
(Kemenag.go.id)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Kemenag Ingatkan Peran Strategis Masjid sebagai Pemersatu Umat
Surabaya, Bimas Islam — Kementerian Agama mengingatkan pentingnya mengoptimalkan peran masjid sebagai pemersatu umat sekaligus pusat dakwah, pendidikan, dan…
