Direktur Urais dan Binsyar, Arsad Hidayat mengatakan, sejak SPARK 2023, pihaknya sudah melibatkan Penyuluh Agama Kristen, Katolik, Hindu, serta aparat seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Hal itu, menurutnya, merupakan langkah untuk membangun solidaritas antarumat, serta membiasakan kolaborasi lintas agama juga lembaga dalam merespons potensi konflik sejak tahap pelatihan.
"Konflik sosial keagamaan tak bisa hanya ditangani secara sektoral. Aktor-aktor lokal yang memiliki kedekatan dengan komunitas dan memahami konteks budaya setempat adalah kunci dalam menciptakan stabilitas sosial. Jangan tunggu konflik membesar. Begitu ada potensi gesekan, aktor lokal seperti penyuluh dan penghulu harus jadi garda terdepan,” ujar Arsad dalam paparannya, Minggu (22/6/25).
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Agama dan lembaga lain, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. “Kita tengah menyusun sistem manajemen kasus yang akan dilengkapi SOP, protokol, serta chatbot WhatsApp untuk pelaporan dini. Untuk memastikan sistem ini berjalan efektif di lapangan, peserta SPARK akan dibekali kemampuan membaca potensi gesekan sosial dan menggunakan perangkat digital terbaru untuk mitigasi konflik," tegasnya.
Kementerian Agama, lanjut Arsad, terus memperkuat koordinasi dan sensitivitas lapangan untuk memastikan penanganan berjalan tepat dan responsif terhadap dinamika di masyarakat. “Kita harus jadi penengah, bukan pemantik,” tuturnya.
Melalui SPARK 2025, Kementerian Agama ingin membentuk sosok ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keberanian mengambil langkah preventif di tengah kompleksitas keragaman masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Dedi Slamet Riyadi, menyebut SPARK sebagai program strategis untuk membekali ASN Kementerian Agama menjadi aktor tangguh dalam pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan. “Selama ini kita terlalu sering menggunakan pola pemadam kebakaran. SPARK hadir untuk mengubah itu,” ungkap Dedi.
Menurut Dedi, banyak aparatur Kementerian Agama yang belum memiliki alert culture, yaitu kepekaan dan keberanian dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini. “Ada penyuluh atau penghulu yang menerima laporan tentang aktivitas ritual atau keagamaan tertentu yang berpotensi memicu konfllik, tetapi mereka tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal jika dibiarkan, gejala atau fenomena sosial itu bisa berkembang jadi pemicu konflik,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kasus-kasus tertentu, ASN justru kebingungan menentukan posisi saat konflik pecah karena belum ada SOP yang jelas.
“Misalnya, ketika terjadi suatu konflik sosial berdimensi keagamaan, pejabat atau ASN Kementerian Agama mengambil posisi sebagai pendukung atau pembela kelompok tertentu. Ini bahaya, karena bisa menimbulkan persepsi keberpihakan. Kementerian Agama harus jadi fasilitator, bukan pengadil. Kementerian Agama harus bersikap imparsial,” ujarnya.
Sebagai solusi, pihaknya tengah menyusun Case Management System, yaitu sistem tata kelola kasus konflik keagamaan yang mencakup panduan teknis, alur koordinasi, hingga kanal pelaporan digital. SPARK menjadi salah satu bentuk pelatihan untuk memastikan sistem ini berjalan efektif di lapangan.
Tahun ini, SPARK hanya digelar satu angkatan di tingkat nasional karena efisiensi anggaran. Namun demikian, Dedi memastikan kualitas peserta tetap terjaga melalui seleksi berlapis, mulai dari administrasi, seleksi naskah, wawasan resolusi konflik, hingga wawancara. “Yang hadir hari ini bukan peserta sembarangan. Hanya 6% dari total pendaftar yang lulus. Ini orang-orang pilihan,” tegasnya.
Dedi berharap para peserta tidak berhenti di pelatihan, tapi langsung bertindak di lapangan sebagai pemantik harmoni dan peneduh konflik. “Melalui SPARK, diharapkan lahir garda depan resolusi konflik keagamaan yang hadir di tengah masyarakat, dari desa hingga kota, dari masjid hingga rumah ibadah lintas iman. Mereka bukan sekadar penyuluh, melainkan penjaga harmoni bangsa,” pungkasnya.
An/Mr
