Jakarta, Bimas Islam – Program Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2025 yang digelar Kementerian Agama tak sekadar menyajikan teori moderasi beragama, tetapi menata ulang cara pandang para penyuluh dan penghulu terhadap peran mereka dalam merespons ketegangan sosial.
Pada sesi hari ketiga SPARK 2025 di Ancol, Jakarta, Selasa (24/6/2025), Fasilitator SPARK Abi S. Nugroho, memaparkan bahwa moderasi bukan hanya ajakan moral atau isi khutbah, tetapi harus menjadi pendekatan strategis untuk merawat keutuhan sosial di tengah keberagaman.
“Selama ini kita terlalu nyaman memahami moderasi sebagai seruan toleransi atau simbol damai. Padahal, di lapangan, penyuluh dan penghulu menghadapi realitas yang jauh lebih kompleks,” kata Abi di hadapan puluhan peserta dari berbagai daerah.
Abi mengajak peserta untuk melihat bahwa konflik keagamaan tidak muncul tiba-tiba, tetapi tumbuh dari akumulasi ketimpangan sosial, ketidakhadiran negara, dan eksklusi simbolik yang kerap terjadi di tingkat lokal.
Ia menekankan bahwa penyuluh dan penghulu perlu meninggalkan pola kerja seremonial. “Penyuluh bukan sekadar pembawa materi. Ia harus punya daya baca terhadap perubahan sosial di wilayahnya. Kalau tidak peka terhadap gejala konflik, maka moderasi jadi slogan kosong,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya literasi konflik berbasis komunitas, keterlibatan anak muda lintas agama, serta pemanfaatan pemetaan digital dan narasi lokal sebagai bagian dari upaya deteksi dini.
“Konflik kerap muncul di tempat yang tidak kita jangkau: grup WhatsApp RT, pengajian keluarga, atau majelis tertutup. Kalau penyuluh tidak hadir di sana, siapa lagi?” ujarnya.
Ia pun mengulas praktik moderasi yang sering digunakan sebagai alat kontrol sosial saat konflik terjadi. “Penyuluh jangan hanya jadi pemadam api, tapi juga pembaca arah angin. Deeskalasi bukan soal menenangkan, tapi memulihkan keadilan,” kata Abi.
Menurutnya, penyuluh dan penghulu perlu memiliki keberanian untuk berpihak pada korban, membangun ruang aman bagi warga terdampak konflik, dan menjadi penghubung antara negara dan masyarakat akar rumput.
Abi mendorong agar Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan rumah bersama untuk dialog lintas iman dan penguatan jejaring sosial. “KUA jangan hanya jadi tempat nikah. Jadikan ia ruang hidup moderasi yang nyata,” serunya.
Ia juga meminta agar praktik baik penyuluh dalam meredakan konflik, memediasi ketegangan, atau mendorong rekonsiliasi didokumentasikan secara sistematis. “Rekam jejak damai ini penting untuk pembelajaran lintas daerah, sekaligus membuktikan bahwa kerja penyuluh bukan kerja sunyi,” ujar Abi.
SPARK 2025, kata Abi, menjadi ruang reflektif bagi peserta untuk merevisi cara berpikir tentang moderasi. Ia mengapresiasi keterbukaan para penyuluh dan penghulu yang selama pelatihan menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi aktor resolusi, bukan sekadar penyampai pesan normatif.
Program SPARK 2025 digelar oleh Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama. Kegiatan ini berlangsung sejak 22 hingga 26 Juni 2025 dan diikuti oleh penyuluh dan penghulu perwakilan dari seluruh Indonesia.
Dengan pelatihan ini, Kemenag berharap lahirnya penyuluh dan penghulu yang tidak hanya menguasai teks, tetapi juga konteks. Aktor lapangan yang mampu menavigasi konflik, membangun jembatan antarumat, dan memperkuat kohesi sosial berbasis nilai keagamaan dan kebangsaan.
An/Mr
